desentralisasi

Kumpulan eBook "Desentralisasi dan Otonomi Daerah" menjelaskan konsep desentralisasi sebagai dasar pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Contoh manfaatnya adalah peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah.

Urutkan:

30 Tahun Mengabdi Jadi Guru

30 Tahun Mengabdi Jadi Guru

Bahtiar B

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Teori, Prinsip dan Praktik dalam Pengelolaan Pemerintah

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Teori, Prinsip dan Praktik dalam Pengelolaan Pemerintah

Muhtar

Akuntansi Biaya

Akuntansi Biaya

Endraria; Aprih Santoso; Tiolina Evi; dkk

Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance

Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance

Joko Hadi Susilo

Analisis hubungan pusat-daerah di indonesia

Analisis hubungan pusat-daerah di indonesia

Catur Wibowo

Bitcoin, Mengenal Uang Masa Depan

Bitcoin, Mengenal Uang Masa Depan

EL Mujtaba

Capacity Building

Capacity Building

Bambang Santoso Haryono

Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi perbandingan tata kelola pemerintahan lokal DIY dan negara bagian Perak Malaysia)

Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi perbandingan tata kelola pemerintahan lokal DIY dan negara bagian Perak Malaysia)

Nuruddin Hady; dkk

Desentralisasi

Desentralisasi

Tjahjanulin Domai

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Abdul Kholiq Azhari; dkk

DESENTRALISASI DAN PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAERAH

DESENTRALISASI DAN PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAERAH

Muhammad Amir Arham

Desentralisasi otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia

Desentralisasi otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia

Catur Wibowo

Desentralisasi Penyediaan Layanan Kesehatan Studi Tentang Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

Desentralisasi Penyediaan Layanan Kesehatan Studi Tentang Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

Budhy Prianto

Desentralisasi Tata Kelola Pemerintahan: perspektif kontenporer

Desentralisasi Tata Kelola Pemerintahan: perspektif kontenporer

MR. Khairul Muluk

Dinamika Pemerintahan, Politik, dan Ekonomi Lokal : proses politik dalam wacana pemekaran Provinsi Madura

Dinamika Pemerintahan, Politik, dan Ekonomi Lokal : proses politik dalam wacana pemekaran Provinsi Madura

Yudi Kurniawan; dkk

Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan Kolaborasi

Ekonomi Lokal: Pemberdayaan dan Kolaborasi

Agus Suman; dkk

Filsafat Administrasi

Filsafat Administrasi

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si.

Hak Interpelasi DPRD Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Hak Interpelasi DPRD Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Dr. Mukhammad Soleh, S.H., M.Hum.

Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

Sirajudin dkk

Hukum Pemerintahan Daerah

Hukum Pemerintahan Daerah

Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.

Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Anom Wahyu Asmorojati

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H.

ILMU KOMPUTER MASA KINI

ILMU KOMPUTER MASA KINI

Amna; dkk

Introduction To Public Health Management, Organization, And Policy

Introduction To Public Health Management, Organization, And Policy

Ferry Fadzlul Rahman

Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial

Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial

Abdur Rozaki

JARIMAH KHALWAT DALAM QANUN ACEH

JARIMAH KHALWAT DALAM QANUN ACEH

Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.; dkk

Kebijakan dan Pelayanan Publik : Konsep dan Teori Pendapatan

Kebijakan dan Pelayanan Publik : Konsep dan Teori Pendapatan

Sabri; dkk

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan

Ansar; Warni Tune Sumar; Zainoedhin Judho Dwi Prasetijo

Kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah

Kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah

Arif Sulasdiono

Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Implementasi Kebijakan BLOK (BLUD, Legalitas, Organisasi dan Kolaborasi)

Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Implementasi Kebijakan BLOK (BLUD, Legalitas, Organisasi dan Kolaborasi)

Yuliarso; Ahmad Averus Toana

Keterbukaan Sistem Informasi

Keterbukaan Sistem Informasi

A. Yogaswara Putra Utama; Ida Bagus Udayana Putra; I Made Suniasta Amerta

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah

Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. Si.

Konsep Ekonomi Kelembagaan

Konsep Ekonomi Kelembagaan

Ahmad Erani Yustika; Rukavina Baksh

KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR: Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik

KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR: Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik

Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. Si.

Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal

Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal

Dr. Siti Aminah

MADURA 2050 Seri 1 : Membangun Madura integratif

MADURA 2050 Seri 1 : Membangun Madura integratif

Mutmainnah; dkk

MANAJEMEN ASET PUBLIK

MANAJEMEN ASET PUBLIK

Nuzlan Botutihe

MASA DEPAN DEMOKRASI KITA

MASA DEPAN DEMOKRASI KITA

Azhary Fardiansyah

Membangun Desa Mandiri

Membangun Desa Mandiri

David Prasetyo

Mengarungi Dua Alam Kekuasaan: Dinamika Kedudukan Sekretariat DPRD dari Masa ke Masa

Mengarungi Dua Alam Kekuasaan: Dinamika Kedudukan Sekretariat DPRD dari Masa ke Masa

Arvan Bawangun

Metafora Arena Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia Studi Kasus Di Pos Lintas Batas Negara (PBLN)Aruk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Metafora Arena Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia Studi Kasus Di Pos Lintas Batas Negara (PBLN)Aruk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Rusdiono dan Ida Rochmawati

MUATAN KEPUTUSAN PEMERINTAH INDONESIA

MUATAN KEPUTUSAN PEMERINTAH INDONESIA

Dr. H. Tajeri, SE MM, SH MH.

Multi-level Governance dalam Kerja Sama Sister City/Province Indonesia-Korea Selatan

Multi-level Governance dalam Kerja Sama Sister City/Province Indonesia-Korea Selatan

Mujibur Rahman Khairul Muluk; dkk

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Andarini Saptika

Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Dr. Aji Primanto, S.Sos., M.Si.

Otonomi Daerah dari Masa ke Masa

Otonomi Daerah dari Masa ke Masa

Amin Suprihatini

Otonomi Khusus Papua Dari Perspektif Pelaksanaan Desentralisasi Di Indonesia

Otonomi Khusus Papua Dari Perspektif Pelaksanaan Desentralisasi Di Indonesia

Dr. Lily Bauw, SH., MH.

PEDOMAN PRAKTIS LEGAL DRAFTING

PEDOMAN PRAKTIS LEGAL DRAFTING

A.A. Oka Mahendra

PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAHAN DAERAH

Ade Putra Ode Amane; dkk

Pemimpin Inovatif Tingkat Lokal

Pemimpin Inovatif Tingkat Lokal

Muhtar Haboddin

Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen

Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen

Susatyo Herlambang

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU

Eva Jeiny Greity Keintjem

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa

Muhamad Mu’iz Raharjo, S. STP., M.Si.

Pengembangan Wilayah Terluar Indonesia: Menilik Pengelolaan Risiko

Pengembangan Wilayah Terluar Indonesia: Menilik Pengelolaan Risiko

Fitri Suryani; dkk

PENYELARASAN PENGATURAN FUNGSI SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 UNTUK PERJALANAN ANTARPROVINSI PADA MASA PPKM LEVEL 3

PENYELARASAN PENGATURAN FUNGSI SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 UNTUK PERJALANAN ANTARPROVINSI PADA MASA PPKM LEVEL 3

Amalia Syauket; Widya Romasindah Aidy; Donny Ramadhan

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

Mhd Taufiqurrahman; Mhd Iqbal

Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat

Moch Solekhan

Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah

Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah

Moh Rofii Adji Sayekti

POKOK-POKOK HUKUM KEUANGAN NEGARA & DAERAH

POKOK-POKOK HUKUM KEUANGAN NEGARA & DAERAH

JOSEF MARIO MONTEIRO

Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer

Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer

Asmiati Abdul Malik

Politik Lokal

Politik Lokal

H. Abd. Halim

POLITIK PERPAJAKAN KONTEMPORER: PERTAUTAN EKONOMI, POLITIK, DAN DEMOKRASI

POLITIK PERPAJAKAN KONTEMPORER: PERTAUTAN EKONOMI, POLITIK, DAN DEMOKRASI

Dr. H. Edi Slamet Irianto, S.E., M.Si.; Dr. Syarifuddin Jurdi

Reformasi Birokrasi (Konsep dan Praktek dalam Pelayanan Publik)

Reformasi Birokrasi (Konsep dan Praktek dalam Pelayanan Publik)

Prof. DR. Andi Rasyid Pananrangi, M.Pd.; dkk

Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro

Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro

Hayat

REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Sulistio Adiwinarto

Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Rohmidhi Srikusuma

Rezim Adat dalam Politik Lokal

Rezim Adat dalam Politik Lokal

La Ode Machdani Afala, S.IP., M.A.

Second layer dalam pemilihan kepala desa serentak di Indonesia

Second layer dalam pemilihan kepala desa serentak di Indonesia

Ida Rochmawati ; editor, Ida Rochmawati; Indah Sulisdiani

Sosiologi Pedesaan

Sosiologi Pedesaan

Dr. Abdullah Muzakar; dkk

Sosiologi Politik Etnik

Sosiologi Politik Etnik

Abd. Halim

TANTANGAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: DINAMIKA, MASALAH, DAN SOLUSI DI ERA GLOBALISASI

TANTANGAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: DINAMIKA, MASALAH, DAN SOLUSI DI ERA GLOBALISASI

Agus Subagiyo; dkk

Teknologi Blockchain Konsep, Aplikasi, dan Dampaknya pada Industri

Teknologi Blockchain Konsep, Aplikasi, dan Dampaknya pada Industri

Wilujeng Aji Permana

Transformasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu di DPMPTSP

Transformasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu di DPMPTSP

Husyan; dkk

TURBULENSI POLITIK HUKUM Pembagian Kewenangan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

TURBULENSI POLITIK HUKUM Pembagian Kewenangan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dr. Susianto