Sinopsis Buku: Buku *REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK: Perspektif Makro dan Mikro* ini membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik di Indonesia. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari para akademisi dan praktisi di bidang administrasi publik, yang mempersembahkan karya mereka sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas akademik dalam bidang kebijakan publik. Buku ini menjelaskan konsep dan prinsip dasar kebijakan publik, serta mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengambilan kebijakan, baik dari perspektif makro maupun mikro. Kebijakan publik dianggap sebagai alat penting untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan individu atau sekelompok tertentu. Selain itu, buku ini juga membahas reformasi kebijakan dalam berbagai bidang, seperti desentralisasi, reformasi birokrasi, dan kebijakan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, hingga kebijakan kesehatan. Buku ini juga menyajikan fenomena *public services* dalam pemerintahan daerah dan peran penting *policy partnership* dalam mewujudkan kemandirian desa. Karya ini menjadi referensi yang komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami dinamika kebijakan publik, serta memberikan wawasan mendalam tentang peran kebijakan dalam mendorong perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
kebijakan publik mengalami berbagai tantangan yang semakin kompleks dan komprehensif Intervensi politik yang semakin menguat seiring dengan menguatkan reformasi birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan kebijakan publik mempunyai porsi yang cukup ideal dalam penyelenggaraannya mulai dari formulasi kebijakan policy formulation implementasi kebijakan policy implementation dan evaluasi kebijakan policy evaluation Tetapi dalam perkembangannya tidak cukup dengan tiga kerangka kebijakan publik di atas Dalam konteks penentuan formulasi kebijakan dibutuhkan reformasi kebijakan policy reform yang berguna untuk mengontrol hasil dari evaluasi kebijakan Evaluasi kebijakan tidak serta merta menjadi bahan dalam formulasi kebijakan Dibutuhkan sebuah konsep ulang dalam penyusuan formulasi kebijakan yaitu reformasi kebijakan publik sebagai langkah konkret untuk menemukan formula baru mengganti formula yang ada atau memperbaiki formula yang sudah ada Pasca evaluasi kebijakan ada tahapan reformasi kebijakan yang harus dilakukan sebagai proses kebijakan yang tidak terputus Reformasi kebijakan melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah dijalankan apakah dilanjutkan diberhentikan diganti atau dibutuhkan kebijakan baru Pada akhirnya adalah good governance sebagai goal dari semua konsep kebijakan publik Good governance sebagai tujuan akhir dari rangkaian penyelenggaraan kebijakan publik Good governance sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah harapan semua komponen bangsa di situlah nilai nilai kemaslahatan publik kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat indonesia