Hukum Pemerintahan Daerah
Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang hukum pemerintahan daerah dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Fokus utama buku adalah mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengawasan terhadap produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda). Setelah otonomi daerah diberlakukan melalui UU No. 22 Tahun 1999, daerah berlomba-lomba membuat Perda yang menyangkut pungutan pajak dan retribusi, yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan hambatan terhadap investasi serta perdagangan. Buku ini juga menjelaskan mekanisme pembentukan, pembatalan, dan pengujian Perda, serta pentingnya kontrol hukum dari pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka menjaga konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga membandingkan sistem pemerintahan daerah antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Inggris dan Perancis, serta menjelaskan pengaruh sejarah dan sistem desentralisasi Belanda terhadap sistem otonomi daerah di Indonesia. Dalam bab-bab terkait, penulis menguraikan bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi, serta pentingnya otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia pasca-1998. Buku ini merupakan referensi yang relevan untuk memahami dinamika hukum dan pemerintahan daerah di Indonesia.
Sinopsis ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang hukum pemerintahan daerah dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Fokus utama buku adalah mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengawasan terhadap produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda). Setelah otonomi daerah diberlakukan melalui UU No. 22 Tahun 1999, daerah berlomba-lomba membuat Perda yang menyangkut pungutan pajak dan retribusi, yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan hambatan terhadap investasi serta perdagangan. Buku ini juga menjelaskan mekanisme pembentukan, pembatalan, dan pengujian Perda, serta pentingnya kontrol hukum dari pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka menjaga konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga membandingkan sistem pemerintahan daerah antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Inggris dan Perancis, serta menjelaskan pengaruh sejarah dan sistem desentralisasi Belanda terhadap sistem otonomi daerah di Indonesia. Dalam bab-bab terkait, penulis menguraikan bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi, serta pentingnya otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia pasca-1998. Buku ini merupakan referensi yang relevan untuk memahami dinamika hukum dan pemerintahan daerah di Indonesia.