KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR: Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik
Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. Si.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Pemilihan Kepala Daerah Pilkada yang bergulir setelah reformasi bermula dari Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sampai pada perkembangan terakhir hadirnya istilah atau klausul dalam undang undang yang mengatur mengenai Calon Tunggal yang berimplikasi munculnya Kotak Kosong sebagai pendamping Calon Tunggal dengan sistem perhitungan mayoritas absolut 50 l Buku ini diangkat dari penelitian mengkaji dan menelaah fenomena calon tunggal dan merumuskan 8 delapan indikator bagi Pelaksanaan Pilkada Demokratis Konstitusional oleh Kelembagaan Politik dalam skala Pembangunan Politik Delapan Agenda Pilkada Serentak Demokratis Konstitusinal 1 Keputusan KPU tidak dibatalkan PT TUN MA 2 Keputusan KPU menetapkan calon berdimensi demokratis 3 Hubungan kewenangan antara KPU dengan Bawaslu pada satu kepentingan yang sama yaitu berlangsungnya Pilkada secara demokratis 4 KPU menghormati aspirasi rakyat dan dukungan partai 5 Partai politik dipormulasi agar mencalonkan dan hanya sampai batas jumlah suara yang dipersayaratkan bagi calon 6 Batasan mencalonkan dan dicalonkan transparan tidak diskriminatif tidak rumit dan tidak transaksional 7 Kewenangan PT TUN dan MA dalam sengketa Pilkada dialihkan kepada Bawaslu kekewenangan Bawaslu ditingkatkan hingga penyelesaian sengketa 8 Pilkada terdesentralisasi dalam tatanan desentralisasi politik Pemilihan Kepala Daerah Pilkada yang bergulir setelah reformasi bermula dari Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sampai pada perkembangan terakhir hadirnya istilah atau klausul dalam undang undang yang mengatur mengenai Calon Tunggal yang berimplikasi munculnya Kotak Kosong sebagai pendamping Calon Tunggal dengan sistem perhitungan mayoritas absolut 50 l ...Buku ini diangkat dari penelitian mengkaji dan menelaah fenomena calon tunggal dan merumuskan 8 delapan indikator bagi Pelaksanaan Pilkada Demokratis Konstitusional oleh Kelembagaan Politik dalam skala Pembangunan Politik Delapan Agenda Pilkada Serentak Demokratis Konstitusinal 1 Keputusan KPU tidak dibatalkan PT TUN MA 2 Keputusan KPU menetapkan calon berdimensi demokratis 3 Hubungan kewenangan antara KPU dengan Bawaslu pada satu kepentingan yang sama yaitu berlangsungnya Pilkada secara demokratis 4 KPU menghormati aspirasi rakyat dan dukungan partai 5 Partai politik dipormulasi agar mencalonkan dan hanya sampai batas jumlah suara yang dipersayaratkan bagi calon 6 Batasan mencalonkan dan dicalonkan transparan tidak diskriminatif tidak rumit dan tidak transaksional 7 Kewenangan PT TUN dan MA dalam sengketa Pilkada dialihkan kepada Bawaslu kekewenangan Bawaslu ditingkatkan hingga penyelesaian sengketa 8 Pilkada terdesentralisasi dalam tatanan desentralisasi politik
