Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan money follow functions Pendelegasian pengeluaran expenditure assignment sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan revenue assignment Tanpa pelimpahan ini otonomi menjadi tidak bermakna Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan money follow functions Pendelegasian pengeluaran expenditure assignment sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan revenue assignment Tanpa pelimpahan ini otonomi menjadi tidak bermakna
MLA Style
Adiwinarto, Sulistio. REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024. Online.
Chicago Style
Adiwinarto, Sulistio. REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
Turabian Style
Adiwinarto, Sulistio. REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
APA Style
Adiwinarto, Sulistio. (2024). REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
Harvard Style
Adiwinarto, Sulistio, 2024, REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
IEEE Style
Sulistio Adiwinarto. REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.