Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Transformasi & Refleksi

Deskripsi Buku

Hukum Acara Peratun mengalami pasang surut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir 2008 2018 Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut Peratun dengan disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UUAP dan hadirnya berbagai undang undang sektoral yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Peratun Berbagai undang undang sektoral tersebut 1 UU Keterbukaan Informasi Publik UU No 14 Tahun 2008 2 UU Pelayanan Publik UU No 25 Tahun 2009 3 UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup UU No 32 Tahun 2009 4 UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum UU No 2 Tahun 2012 5 UU Pemilu UU No 7 Tahun 2017 6 UU Konservasi Tanah Air UU No 37 Tahun 2014 7 UU Pilkada UU No 10 Tahun 2016 Derasnya arus perubahan dalam hukum administrasi tersebut menuntut penelahaan dan pengkajian secara mendalam dan sistematis untuk menyesuaikan mengisi dan mengembangkan ruang ruang kosong yang masih terhampar luas di antara hubungan norma norma hukum baru dengan norma norma hokum terdahulu Buku ini secara konseptual ideal berusaha menjawab kebutuhan tersebut dan secara teknis praktikal dapat digunakan para mahasiswa fakultas hukum praktisi hukum akademisi pemerhati peradilan dan siapa saja yang berminat dalam kajian bagaimana intensnya perkembangan hukum administrasi khususnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi Peratun selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir Dalam beberapa hal buku ini dapat menjadi semacam panduan atau seperti yang penulis ungkapan dalam Blue Book 2016 EU Indonesia Development Cooperation in 2015 This kind of technical guidance is critical to equip us to meet the demands of our times New laws and regulations require careful consideration of the prevailing realities and this support provides important space that allows us to shape our interpretation Hukum Acara Peratun mengalami pasang surut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir 2008 2018 Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut Peratun dengan disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UUAP dan hadirnya berbagai undang undang sektoral yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Peratun ...Berbagai undang undang sektoral tersebut 1 UU Keterbukaan Informasi Publik UU No 14 Tahun 2008 2 UU Pelayanan Publik UU No 25 Tahun 2009 3 UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup UU No 32 Tahun 2009 4 UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum UU No 2 Tahun 2012 5 UU Pemilu UU No 7 Tahun 2017 6 UU Konservasi Tanah Air UU No 37 Tahun 2014 7 UU Pilkada UU No 10 Tahun 2016 Derasnya arus perubahan dalam hukum administrasi tersebut menuntut penelahaan dan pengkajian secara mendalam dan sistematis untuk menyesuaikan mengisi dan mengembangkan ruang ruang kosong yang masih terhampar luas di antara hubungan norma norma hukum baru dengan norma norma hokum terdahulu Buku ini secara konseptual ideal berusaha menjawab kebutuhan tersebut dan secara teknis praktikal dapat digunakan para mahasiswa fakultas hukum praktisi hukum akademisi pemerhati peradilan dan siapa saja yang berminat dalam kajian bagaimana intensnya perkembangan hukum administrasi khususnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi Peratun selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir Dalam beberapa hal buku ini dapat menjadi semacam panduan atau seperti yang penulis ungkapan dalam Blue Book 2016 EU Indonesia Development Cooperation in 2015 This kind of technical guidance is critical to equip us to meet the demands of our times New laws and regulations require careful consideration of the prevailing realities and this support provides important space that allows us to shape our interpretation

Style

Detail Buku