Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

Teuku Saiful Bahri Johan

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang hubungan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam konteks reformasi ketatanegaraan Indonesia. Penulis menjelaskan konsep-konsep dasar Hukum Tata Negara, termasuk asas-asas yang mendasarinya seperti Pancasila, Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat, Negara Kesatuan, dan Pembagian Kekuasaan. Penjelasan ini disusun dengan pendekatan yang berbeda dari buku-buku sejenis, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, buku ini juga menguraikan fungsi dan sifat Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, termasuk hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada setiap ciptaan. Penulis menjelaskan pembatasan pelindungan Hak Cipta, serta sanksi-sanksi yang berlaku bagi pelanggaran hak ekonomi, baik dalam penggunaan komersial maupun non-komersial. Buku ini memberikan pandangan yang terpadu antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta menyoroti peran penting hukum dalam mendukung implementasi tata negara di tingkat pusat dan daerah. Penulis juga menggambarkan perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca-Amandemen UUD 1945, sebagai bagian dari upaya reformasi ketatanegaraan yang terus berlangsung. Dengan penyajian yang sederhana namun komprehensif, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat untuk memahami dinamika hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam konteks reformasi kelembagaan dan pembangunan nasional.

Sinopsis ebook

Buku Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia Buku yang cukup menguras pikiran ini penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa mahasiswi terkait teori teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia atas peran Hukum Administrasi Negara dalam implementasi Hukum Tata Negara Pusat dan Daerah berdasarkan Pengetahuan knowledge dan pengalaman experience Penulis baik sebagai Dosen maupun sebagai Pejabat Birokrasi di Kementeri Dakam Negeri RI Perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu tidaklah bersifat fundamental dan hubungan antara keduanya dapat disamakan dengan hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang Jika keduanya dipisahkan maka hal itu semata mata karena kebutuhan akan pembagian kerja yang secara praktis diperlukan sebagai akibat pesatnya perkembangan hukum korporatif dari masyarakat hukum territorial Di samping itu materi yang diajarkan dalam pendidikan hukum memang perlu dibagi sehingga mudah untuk dipelajari Hukum Tata Negara dibagi meliputi susunan tugas wewenang dan cara badan badan itu menjalankan tugasnya sedangkan bagian lain yang lebih terperinci itu dimasukkan dalam bidang Hukum Administrasi Negara Dengan demikian pembedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu dapat dikatakan bukanlah disebabkan oleh karena alasan yang prinsipil akan tetapi sekedar untuk kepentingan pembagian kerja yang bersifat praktis belaka

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: