segitiga
Urutkan:
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dewi Asmawardhani; dkk
Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa
Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa

Septi Indah Dewi
Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa
Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa

Tim Redaksi Laksana
Hukum Zakat & Wakaf
Hukum Zakat & Wakaf

Yulkarnain Harahab
Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Keuangan negara pada badan usaha milik negara dalam perspektif ilmu hukum
Keuangan negara pada badan usaha milik negara dalam perspektif ilmu hukum

Alfin Sulaiman, S.H., M.H.
Kitab Hukum Bisnis Properti
Kitab Hukum Bisnis Properti

Ir. R. Serfianto D.P.; Iswi Hariyani, S.H.,M.H.; Cita Yustisia Serfiyani
Kompendium undang-undang untuk penegak hukum buku 1
Kompendium undang-undang untuk penegak hukum buku 1

Dr. Widyo Pramono, S.H., MM., M.Hum.
Kompendium undang-undang untuk penegak hukum buku 3
Kompendium undang-undang untuk penegak hukum buku 3

Dr. Widyo Pramono, S.H., MM., M.Hum.
Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan
Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
KUHP & KUHAP/Pustaka Mahardika (Emboss)
KUHP & KUHAP/Pustaka Mahardika (Emboss)

Redaksi
Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn.
Memaknai Fenomena Keterlambatan Pengeluaran Kas Daerah pada Sekretariat Daerah
Memaknai Fenomena Keterlambatan Pengeluaran Kas Daerah pada Sekretariat Daerah

IWB Mahendra
Optimalisasi Otonomi Daerah Dalam PelaksanaanKebijakan dan Strategi
Optimalisasi Otonomi Daerah Dalam PelaksanaanKebijakan dan Strategi

Nurmayana Siregar
Pembangunan hukum administrasi negara melalui pemberdayaan yurisprudensi peradilan tata usaha negara
Pembangunan hukum administrasi negara melalui pemberdayaan yurisprudensi peradilan tata usaha negara

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Pembelajaran Inovatif untuk PPKn
Pembelajaran Inovatif untuk PPKn

Endah Winarti
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi

Bambang Waluyo
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DITENGAH KEPUNGAN PASAR MODERN
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DITENGAH KEPUNGAN PASAR MODERN

Dedi Mulyadi
Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah Edisi Revisi
Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah Edisi Revisi

Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N.; Abd. Rahim Lubis, S.H., M.Kn.
Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5
Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5

Suparmi, S.Pd
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

Marzuki, S.Pd.
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia

Umar Said Sugiarto, S.H., M.S.
Pengantar Hukum Indonesia I Cetakan Pertama
Pengantar Hukum Indonesia I Cetakan Pertama

M. Bakri
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Perbankan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Perbankan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dr. Rona Indara, S.H., M.H.
Pengelolaan keuangan negara daerah: hukum, kerugian negara dan badan pemeriksa keuangan
Pengelolaan keuangan negara daerah: hukum, kerugian negara dan badan pemeriksa keuangan

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Akt.
Pengetahuan Praktis Pengolahan Air Limbah Dan Pengelolaan Daur Ulang Secara Berkelanjutan
Pengetahuan Praktis Pengolahan Air Limbah Dan Pengelolaan Daur Ulang Secara Berkelanjutan

Imam Rozali Fathar
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lutfil Ansori
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dayanto
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Jilid 1
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Jilid 1

Sekretariat Menteri Pendidikan Nasional
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan

M Hadin Muhjad; Daddy Fahmanadie; Arisandy Mursalin
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup

Endang Sri Lestari
POLITIK HUKUM DALAM NEGARA KESATUAN UPAYA MENCIPTAKAN HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM
POLITIK HUKUM DALAM NEGARA KESATUAN UPAYA MENCIPTAKAN HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM

Dr. Nurus Zaman, SH., MH
Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Benediktus Hestu Cipto Handoyo
Profesi Dewan Sengketa Konstruksi
Profesi Dewan Sengketa Konstruksi

Jeffry Yulianto Waisapi
Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)
Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)

Dr. H. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF.
Regulasi Desa
Regulasi Desa

R. Widodo Triputro
Sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia : kajian historis dan politik hukum
Sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia : kajian historis dan politik hukum

Safi?
Sekilas dunia notaris & PPAT Indonesia : kumpulan tulisan
Sekilas dunia notaris & PPAT Indonesia : kumpulan tulisan

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Seri Ensiklopedi Narkoba: Peraturan Perundang-Undangan dan Sanksi Terkait Narkoba
Seri Ensiklopedi Narkoba: Peraturan Perundang-Undangan dan Sanksi Terkait Narkoba

Man Salim
Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal)
Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal)

Dr. Titon Slamet Kurnia, SH., MH.
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Amin Suprihatini
TURBULENSI POLITIK HUKUM Pembagian Kewenangan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
TURBULENSI POLITIK HUKUM Pembagian Kewenangan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dr. Susianto
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Redaksi Keni Media
UU Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota,UU RI No 1 Th 2015
UU Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota,UU RI No 1 Th 2015

Redaksi