Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum

Deskripsi Buku

Buku untuk menjawab kontroversi anomali ruilslag atau tukar menukar aset harta kekayaan negara berupa benda tetap yang menimbulkan masalah hukum Kontroversi yang dimaksud kebijakan yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum Konsep tukar menukar secara keperdataan diformat dengan mendudukkan negara sebagai salah satu aktor pihak dalam perbuatan hukum yang berkolusi dengan investor berkarakter koruptif dengan pihak swasta sehingga merekayasa nilai aset benda asal lebih rendah dari benda penukar sehingga seolah olah negara untung Padahal jika dilakukan audit forensik yang benar sesungguhnya dalam kasus kasus yang dianalisis negara dirugikan oleh kebijakan yang menyimpang dari politik hukum pengaturan atas barang milik negara daerah Dengan demikian diperlukan kejelasan norma tolok ukur syarat serta prosedur tata cara untuk dilakukan tukar menukar aset harta kekayaan negara khususnya yang berupa benda tetap Kedua diperlukan penataan kelembagaan yang kredibel dan independen di bawah Menteri Keuangan untuk mengelola seluruh aset negara yang sejatinya milik seluruh bangsa Indonesia dengan hasil tertinggi dan digunakan sebaik baiknya Highest and Best Use Buku ini sangat tepat digunakan untuk mahasiswa ilmu hukum praktisi hukum pengacara advokat pejabat pemerintah pusat dan daerah notaris PPAT serta konsultan hukum dan akuntan publik dalam analisis hukum dan pembuatan kebijakan Buku untuk menjawab kontroversi anomali ruilslag atau tukar menukar aset harta kekayaan negara berupa benda tetap yang menimbulkan masalah hukum Kontroversi yang dimaksud kebijakan yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum Konsep tukar menukar secara keperdataan diformat dengan mendudukkan negara sebagai salah satu aktor pihak dalam perbuatan hukum yang berkolusi dengan investor ...berkarakter koruptif dengan pihak swasta sehingga merekayasa nilai aset benda asal lebih rendah dari benda penukar sehingga seolah olah negara untung Padahal jika dilakukan audit forensik yang benar sesungguhnya dalam kasus kasus yang dianalisis negara dirugikan oleh kebijakan yang menyimpang dari politik hukum pengaturan atas barang milik negara daerah Dengan demikian diperlukan kejelasan norma tolok ukur syarat serta prosedur tata cara untuk dilakukan tukar menukar aset harta kekayaan negara khususnya yang berupa benda tetap Kedua diperlukan penataan kelembagaan yang kredibel dan independen di bawah Menteri Keuangan untuk mengelola seluruh aset negara yang sejatinya milik seluruh bangsa Indonesia dengan hasil tertinggi dan digunakan sebaik baiknya Highest and Best Use Buku ini sangat tepat digunakan untuk mahasiswa ilmu hukum praktisi hukum pengacara advokat pejabat pemerintah pusat dan daerah notaris PPAT serta konsultan hukum dan akuntan publik dalam analisis hukum dan pembuatan kebijakan

Style

Detail Buku