Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi

M. WILDAN HUMAIDI

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas konstitusionalitas demokrasi ekonomi dalam konteks sistem perekonomian Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penulis, M. Wildan Humaidi, menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak hanya merupakan dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang mengandung prinsip-prinsip dasar pengelolaan perekonomian nasional dan sumber daya alam. Fokus utama buku ini adalah pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan usaha bersama, bukan pada sistem kapitalistik. Penulis menafsirkan konsep ekonomi kerakyatan sebagai bentuk perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan, dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Buku ini juga membahas peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini menyajikan pandangan tentang hubungan antara hukum dan konstitusi, mengacu pada teori Hans Kelsen bahwa hukum merupakan jaringan norma yang diatasnya terdapat norma dasar (grundnorm) dalam konstitusi. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diambil harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Buku ini menjadi referensi penting bagi pembaca yang ingin memahami konstitusi sebagai dasar pengaturan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana prinsip demokrasi ekonomi dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia.

Sinopsis ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas konstitusionalitas demokrasi ekonomi dalam konteks sistem perekonomian Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penulis, M. Wildan Humaidi, menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak hanya merupakan dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang mengandung prinsip-prinsip dasar pengelolaan perekonomian nasional dan sumber daya alam. Fokus utama buku ini adalah pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan usaha bersama, bukan pada sistem kapitalistik. Penulis menafsirkan konsep ekonomi kerakyatan sebagai bentuk perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan, dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Buku ini juga membahas peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini menyajikan pandangan tentang hubungan antara hukum dan konstitusi, mengacu pada teori Hans Kelsen bahwa hukum merupakan jaringan norma yang diatasnya terdapat norma dasar (grundnorm) dalam konstitusi. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diambil harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Buku ini menjadi referensi penting bagi pembaca yang ingin memahami konstitusi sebagai dasar pengaturan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana prinsip demokrasi ekonomi dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia.

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: