Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)
Prof. EQ. RM Surachman; Dr. Jur (Can) Jan S. Maringka
Telah di baca oleh 1 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:04
Deskripsi Buku
Pengaturan tentang Kejaksaan ditemukan merata baik di negara negara maju maupun negara yang baru berdiri atau memperoleh kedaulatannya Setidaknya 113 seratus tiga belas konstitusi di berbagai negara termasuk wilayah otonom mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraannya Hal di atas membuktikan bahwa walautpun terdapat perbedaan mengenai kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan di berbagai negara namun pengaturan akan kejelasan kedudukan Kejaksaan dipandang penting untuk dikuatkan dalam konstitusi guna menjamin efektifitas dan independensi pelaksanaan fungsi penegakan hukum Di tengah hangatnya wacana mengenai perlu diaturnya kedudukan lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945 kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mendukung cita cita bersama Korps Adhyaksa sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki constitutional importance seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya yang keberadaannya telah diatur dalam konsitusi Pengaturan tentang Kejaksaan ditemukan merata baik di negara negara maju maupun negara yang baru berdiri atau memperoleh kedaulatannya Setidaknya 113 seratus tiga belas konstitusi di berbagai negara termasuk wilayah otonom mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraannya Hal di atas membuktikan bahwa walautpun terdapat perbedaan mengenai kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam ...sistem Ketatanegaraan di berbagai negara namun pengaturan akan kejelasan kedudukan Kejaksaan dipandang penting untuk dikuatkan dalam konstitusi guna menjamin efektifitas dan independensi pelaksanaan fungsi penegakan hukum Di tengah hangatnya wacana mengenai perlu diaturnya kedudukan lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945 kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mendukung cita cita bersama Korps Adhyaksa sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki constitutional importance seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya yang keberadaannya telah diatur dalam konsitusi
