Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemen Serta Butir-Butir Pancasila
Redaksi Keni Media
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Dalam buku ini terdapat 1 Latar Belakang UUD 1945 2 Pergantian dan Perubahan UUD 1945 3 Struktur UUD 1945 4 Bentuk dan Sistem Pemerintahan 5 Struktur Pembagian Kekuasaan di Indonesia 6 Tugas dan Wewenang Lembaga Negara di Indonesia 7 Tata urutan Peraturan Perundang undangan republik Indonesia 8 Provinsi Provinsi di Indonesia Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi yaitu Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 UUD 1945 memiliki supremasi hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 Penyelenggaraan negara wajib mengikuti ketentuan UUD 1945 Setiap peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang undang Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan atas peraturan di bawah undang undang Pada masa 1999 2002 UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amendemen yang mengubah susunan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam buku ini terdapat 1 Latar Belakang UUD 1945 2 Pergantian dan Perubahan UUD 1945 3 Struktur UUD 1945 4 Bentuk dan Sistem Pemerintahan 5 Struktur Pembagian Kekuasaan di Indonesia 6 Tugas dan Wewenang Lembaga Negara di Indonesia 7 Tata urutan Peraturan Perundang undangan republik Indonesia 8 Provinsi Provinsi di Indonesia ...Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi yaitu Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 UUD 1945 memiliki supremasi hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 Penyelenggaraan negara wajib mengikuti ketentuan UUD 1945 Setiap peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang undang Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan atas peraturan di bawah undang undang Pada masa 1999 2002 UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amendemen yang mengubah susunan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
