Sinopsis Buku: Buku ini membahas tindak pidana pemilu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Penulis, Dr. Dahlan Sinaga, SH., MH., menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk tindakan pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penggunaan karya secara komersial tanpa izin. Buku ini menyoroti pentingnya pemilu sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum, buku ini menyajikan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya keadilan dan martabat dalam proses demokrasi, serta solusi yang diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan secara transparan, adil, dan bermartabat. Selain itu, buku ini menjadi referensi penting bagi pemangku kepentingan dalam pemilu, seperti KPU, politisi, dan praktisi hukum, dalam memperkuat pelaksanaan pemilu yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip hukum. Buku ini juga bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum dalam memahami aspek teoritis dan filosofis dari tindak pidana pemilu serta hubungannya dengan demokrasi menurut hukum.
Sinopsis Buku: Buku ini membahas tindak pidana pemilu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Penulis, Dr. Dahlan Sinaga, SH., MH., menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk tindakan pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penggunaan karya secara komersial tanpa izin. Buku ini menyoroti pentingnya pemilu sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum, buku ini menyajikan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya keadilan dan martabat dalam proses demokrasi, serta solusi yang diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan secara transparan, adil, dan bermartabat. Selain itu, buku ini menjadi referensi penting bagi pemangku kepentingan dalam pemilu, seperti KPU, politisi, dan praktisi hukum, dalam memperkuat pelaksanaan pemilu yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip hukum. Buku ini juga bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum dalam memahami aspek teoritis dan filosofis dari tindak pidana pemilu serta hubungannya dengan demokrasi menurut hukum.