Teknik Penyusunan Peraturan Daerah: tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ida Zuraida, S.H., LL.M.

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam teknik penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Buku ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah yang sah dan berdaya hukum. Dalam buku ini, dibahas berbagai aspek teknis penyusunan Perda, termasuk struktur dan tata urutan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah, serta teknik penyusunan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam bagian teknis penyusunan rancangan Perda, disampaikan berbagai hal seperti nama, objek, dan subjek retribusi, prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi, wilayah pemungutan, sanksi administratif, penagihan, dan penyelesaian piutang retribusi yang kedaluwarsa. Selain itu, buku ini juga menjelaskan pentingnya konsistensi dan kehati-hatian dalam penyusunan peraturan daerah agar tidak menimbulkan penyimpangan yang berdampak merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Buku ini ditujukan untuk masyarakat, akademisi, dan lembaga pembentuk peraturan daerah, serta berharap dapat menjadi referensi dan panduan praktis dalam penyusunan peraturan daerah yang kompeten dan berimbang.

Sinopsis ebook

Pembentukan peraturan perundang undangan menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan Pembentukan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota harus mematuhi kaidah hukum yang diatur dalam undang undang nomor 12 tahun 2011 dan memperhatikan ketentuan yang di muat dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota sebagai dasar pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah mencakup hal hal yang telah ditetapkan dalan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur secara detail ketentuan yang dimuat dalam suatu peraturan daerah dan mempertimbangkan kumungkinan kemungkinan lain yang dapat dimuat dalam peraturan tersebut serta tidak boleh menyimpang dari undang undang yang menjadi dasar pembentukannya Penyusun suatu peraturan daerah seharusnya memudahkan mayarakat wajib pajak dalam melaksakan kewajibannya kepada negara dan pengawasasn daerah terhadap pemenuhan kewajiban itu

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: