Penulis memilih topik ini karena banyak kebijakan legislasi khususnya tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat banyak kelemahan khususnya dalam rangka formulasi dalam peraturan perundang undangan di Indonesia Hal tersebut menurut pengamatan penulis memengaruhi proses penegakan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam praktik terutama di bidang ekonomi dan bisnis Hasil dan kajian yang akan dituangkan dalam buku ini ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kebijakan legislasi formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi menyangkut baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal Hal ini sangat relevan mengingat semakin tingginya tuntutan bisnis Transnasional yang sarat denganPenulis memilih topik ini karena banyak kebijakan legislasi khususnya tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat banyak kelemahan khususnya dalam rangka formulasi dalam peraturan perundang undangan di Indonesia Hal tersebut menurut pengamatan penulis memengaruhi proses penegakan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam praktik terutama di bidang ekonomi dan bisnis ... Hasil dan kajian yang akan dituangkan dalam buku ini ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kebijakan legislasi formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi menyangkut baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal Hal ini sangat relevan mengingat semakin tingginya tuntutan bisnis Transnasional yang sarat dengan