Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ipah Ema Jumiati

Sinopsis ebook

Buku ini mengajak pembaca menyelami bagaimana negara Republik Indonesia diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistem administrasi yang menyeluruh mulai dari fondasi pemikiran hingga wujud kelembagaannya dalam praktik ketatanegaraan sehari hari Melalui empat bab yang tersusun secara bertahap penulis mengajak pembaca memahami keterkaitan antara konsep nilai hukum dan institusi yang bersama sama membentuk jalannya pemerintahan negara Pada bagian awal penulis menjelaskan konsep dasar sistem sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu lalu menurunkannya ke dalam pengertian administrasi negara Dijelaskan bahwa administrasi negara dapat dipahami dalam arti sempit yakni hanya mencakup kegiatan lembaga eksekutif maupun dalam arti luas yang meliputi kegiatan seluruh lembaga negara baik legislatif eksekutif maupun yudikatif Penulis juga memaparkan berbagai definisi administrasi negara menurut para ahli serta pergeseran istilah dari administrasi menuju tata kelola atau governance dalam perkembangan ilmu administrasi publik modern Selanjutnya buku ini membahas kedudukan dan peran Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia SANKRI termasuk pergeseran paradigma dari model administrasi negara tradisional menuju New Public Management yang menekankan efisiensi daya saing dan orientasi pada hasil Dalam kaitan ini penulis juga menguraikan konsep good governance beserta nilai nilai yang menjadi cirinya seperti partisipasi masyarakat kepastian hukum transparansi dan akuntabilitas Pembahasan berlanjut pada definisi Aparatur Negara yang mencakup pejabat kenegaraan maupun aparatur pemerintahan termasuk BUMN dan BUMD serta faktor faktor lingkungan strategis seperti kondisi geografis demografi kekayaan alam ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan yang memengaruhi jalannya sistem administrasi negara Bab berikutnya menguraikan tiga landasan penyelenggaraan SANKRI yaitu landasan idiil berupa Pancasila dengan sejarah perumusannya sejak sidang BPUPKI landasan konstitusional berupa UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi dan landasan operasional berupa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup rencana jangka panjang jangka menengah dan tahunan Bagian terakhir buku ini membahas birokrasi secara mendalam dimulai dari berbagai konsep birokrasi menurut para ahli hingga tipe ideal birokrasi rasional yang dikemukakan oleh Max Weber Penulis kemudian menjelaskan mekanisme pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal serta menguraikan secara rinci kedudukan peran dan kewenangan lembaga lembaga negara Indonesia seperti Presiden MPR DPR DPD Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan Buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai prinsip checks and balances antar lembaga perwakilan khususnya dinamika hubungan antara MPR DPR dan DPD setelah amandemen UUD 1945 termasuk berbagai usulan penguatan kedudukan DPD agar mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara dapat berjalan lebih seimbang

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: