Seri Implementasi Kebijakan Publik; Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan hingga Pembahasan Lainnya
Syahruddin
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
PENDAHULUAN A Latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependidikan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependidikan Administrasi Kependidikan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri Peraturan perundang undangan mengenai administrasi kependidikan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependidikan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependidikan Administrasi Kependidikan meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependidikan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependidikan serta pendayagunaan output untuk pelayanan publik Dimana administrasi publik adalah bagian dari tindakan pemerintah sebagai alat untuk 2PENDAHULUAN A Latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependidikan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau ...di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependidikan Administrasi Kependidikan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri Peraturan perundang undangan mengenai administrasi kependidikan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependidikan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependidikan Administrasi Kependidikan meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependidikan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependidikan serta pendayagunaan output untuk pelayanan publik Dimana administrasi publik adalah bagian dari tindakan pemerintah sebagai alat untuk 2
