Seri fakta moderasi; realitas watak, keagamaan & tradisi nusantara jilid i; moderasi dalam kerangka komunikasi sosial budaya
Kelompok Cendekia Muda Mahasiswa Bidik Misi Uin Raden Mas Said SurakartaSinopsis
7 02 5 6 LOLG 5HDOLWDV DWDN HDJDPDDQ 7UDGLVL1XVDQWDUD MODERASI BERAGAMA DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH Arum Tias Pangesti Abstrak Sejak diberlakukannya otonomi daerah pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah Di setiap wilayah daerah provinsi kabupaten hingga wilayah desa pasti memiliki warga dengan jumlah yang banyak Dari sekian banyaknya jumlah warga yang ada dapat dipastikan terdapat banyak perbedaan di dalamnya baik dari segi pekerjaan keadaan ekonomi pendidikan hingga agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan terdapat agama agama lain yang menjadi minoritas Artikel ini akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan moderasi beragama di dalam pelaksanaannya Kata Kunci Pemerintah Pelayanan Publik Moderasi Beragama Seri Fakta Moderasi 1 0RGHUDVL HUDJDPD DODP3HODDQDQ3XEOLN2OHK3HPHULQWDK DHUDK