REKONSTRUKSI STRAFSOORT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H.; dkk
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Sistem pemidanaan atau Stelsel meliputi tiga hal yaitu penentuan jenis pidana Strafsoort lamanya sanksi pidana strafmaat dan aturan pelaksanaan atau pengenaan pidana strafmodus Mengenai ketentuan jenis pidana Strafsoort diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan hakim dalam memutus perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana strafsoort yang dikehendaki sesuai dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang undang Penentuan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan adalah kewenangan Hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan kapasitas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan Saat ini sudah disahkan KUHP Nasional Indonesia yang akan berlaku dalam tiga tahun mendatang Dalam pengaturannya mengenai Strafsoort terdapat perubahan perubahan atau pembaharuan terhadap konstruksi mengenai Strafsoort atau jenis pidana yang akan diterapkan Hal ini tentu merupakan suatu perubahan besar dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia Sistem pemidanaan atau Stelsel meliputi tiga hal yaitu penentuan jenis pidana Strafsoort lamanya sanksi pidana strafmaat dan aturan pelaksanaan atau pengenaan pidana strafmodus Mengenai ketentuan jenis pidana Strafsoort diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan hakim dalam memutus perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana strafsoort ...yang dikehendaki sesuai dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang undang Penentuan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan adalah kewenangan Hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan kapasitas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan Saat ini sudah disahkan KUHP Nasional Indonesia yang akan berlaku dalam tiga tahun mendatang Dalam pengaturannya mengenai Strafsoort terdapat perubahan perubahan atau pembaharuan terhadap konstruksi mengenai Strafsoort atau jenis pidana yang akan diterapkan Hal ini tentu merupakan suatu perubahan besar dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia
