Regulasi Penyiaran Dari Otoriter Ke Liberal 3 Usul Inisiatif Publik dan DPR 132 4 Dari Dukungan Penolakan Hingga Penetapan 160 E KONTROVERSI DAN KOMPROMI SISTEM PENYIARAN 193 1 Perisinan dan Pengelolaan Frekuensi 193 2 Bentuk Lembaga Penyiaran 201 3 Badan Regulator Penyiaran 211 F PENYIARAN INDONESIA OTORITERISME NEOLIBERALISME DAN DEMOKRATISASI 221 G UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 235 DAFTAR PUSTAKA 283 INDEKS 294 BIODATA PENULIS 296 xRegulasi Penyiaran Dari Otoriter Ke Liberal 3 Usul Inisiatif Publik dan DPR 132 4 Dari Dukungan Penolakan Hingga Penetapan 160 E KONTROVERSI DAN KOMPROMI SISTEM PENYIARAN 193 1 Perisinan dan Pengelolaan Frekuensi 193 2 Bentuk Lembaga Penyiaran 201 3 Badan Regulator Penyiaran 211 F PENYIARAN INDONESIA OTORITERISME NEOLIBERALISME DAN DEMOKRATISASI 221 ...G UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 235 DAFTAR PUSTAKA 283 INDEKS 294 BIODATA PENULIS 296 x