PRAPERADILAN, Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.KnDeskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi. Buku ini bertujuan untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami konsep-konsep praperadilan, serta fungsi dan wewenang lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, jaksa, dan hakim dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Selain itu, buku ini juga menyampaikan gambaran mengenai perkembangan praktik korupsi di Indonesia yang semakin pesat dan sistemik. Korupsi dianggap sebagai kebiasaan yang sudah membudaya, bahkan dianggap sebagai budaya dalam sejumlah elemen pemerintahan dan aparatur penegak hukum. Buku ini menyoroti dampak negatif korupsi terhadap stabilitas keamanan nasional, pembangunan, dan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, reformasi hukum terkait pemberantasan korupsi telah dilakukan, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Buku ini juga menjelaskan prosedur penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan, serta tugas dan wewenang kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Buku ini merupakan salah satu referensi yang dapat mendukung pemahaman mahasiswa tentang praperadilan dan sistem peradilan pidana Indonesia, di samping buku-buku wajib lainnya. Kesimpulan: Buku ini menyajikan materi tentang lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan, serta fenomena korupsi dan upaya pemberantasan melalui reformasi hukum. Buku ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum tentang proses penegakan hukum dalam konteks tindak pidana, khususnya korupsi.
Sinopsis ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi. Buku ini bertujuan untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami konsep-konsep praperadilan, serta fungsi dan wewenang lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, jaksa, dan hakim dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Selain itu, buku ini juga menyampaikan gambaran mengenai perkembangan praktik korupsi di Indonesia yang semakin pesat dan sistemik. Korupsi dianggap sebagai kebiasaan yang sudah membudaya, bahkan dianggap sebagai budaya dalam sejumlah elemen pemerintahan dan aparatur penegak hukum. Buku ini menyoroti dampak negatif korupsi terhadap stabilitas keamanan nasional, pembangunan, dan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, reformasi hukum terkait pemberantasan korupsi telah dilakukan, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Buku ini juga menjelaskan prosedur penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan, serta tugas dan wewenang kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Buku ini merupakan salah satu referensi yang dapat mendukung pemahaman mahasiswa tentang praperadilan dan sistem peradilan pidana Indonesia, di samping buku-buku wajib lainnya. Kesimpulan: Buku ini menyajikan materi tentang lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan, serta fenomena korupsi dan upaya pemberantasan melalui reformasi hukum. Buku ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum tentang proses penegakan hukum dalam konteks tindak pidana, khususnya korupsi.