Potret Pajak Daerah Di Indones Ia
Tjip IsmailDeskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku *POTRET PAJAK DAERAH DI INDONESIA* ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaturan dan penerapan pajak daerah di Indonesia, baik secara historis maupun kontemporer. Buku ini menjelaskan perkembangan regulasi pajak daerah sejak masa sebelum UU No. 22 Tahun 1999 hingga masa kini, serta mengupas berbagai aspek penting seperti kewenangan daerah dalam pengelolaan pajak, peran pemerintah pusat, serta tantangan dan peluang dalam penerapan pajak daerah di berbagai daerah. Selain itu, buku ini juga membandingkan pengaturan pajak daerah di beberapa negara lain, seperti Republik Ceko, Republik Hungaria, Kerajaan Belanda, dan Kerajaan Malaysia, sebagai upaya untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik pengaturan pajak daerah yang baik dan efektif. Buku ini juga membahas hasil penelitian di daerah sampel sebagai dasar dalam memahami realitas lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan pajak daerah di tingkat lokal. Buku ini sangat relevan bagi para akademisi, praktisi hukum, pejabat pemerintahan, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam mengenai peran dan fungsi pajak daerah dalam pembangunan daerah dan pemerintahan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Sinopsis ebook
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip prinsip demokrasi peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan yaitu sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri moneter fiskal pertanahan keamanan yustisi dan agama Untuk melaksanakan tata kelola pemerintaha didaerah idealnya bersumber pada pendapatan asli daerah dimana pajak daerah menjadi tumpuan dalam penerimaan APBD sementara sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah dan laba BUMD hanya merupakan penunjang semata Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 landasan pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang undang yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan Untuk itu UU no 19 th 1997 sebagai dasar pungutan pajak daerah di Indonesia setelah otonomi daeerah diubah dengan UU no 34 tahun 2000 dan kemudian diganti dengan UU no 28 th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perkembangan dan analisis pungutan pajak daerah diuraikan dalam buku ini sesuai dengan filosofi pungutan perkembangan tata kelola pemerintahan dan dasar pungutan yang ditetapkan oleh Undang Undang