POSISI POLRI DI BAWAH PRESIDEN
SIDRATAHTA MUKHTARDeskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam dan kritis posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Penulis mengeksplorasi posisi ini sebagai taruhan bagi independensi Polri, khususnya dalam era kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian. Buku ini berupaya menjawab pertanyaan tentang sejauh mana kewenangan Polri dapat dipertahankan dalam struktur pemerintahan yang kini mengharuskan Polri berada di bawah presiden. Penulis menguraikan empat masalah utama yang menjadi sumber kontroversi terkait posisi Polri di bawah presiden. Pertama, kesetaraan Polri dengan TNI dalam struktur pemerintahan. Kedua, ketergantungan Polri pada lembaga eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, perlunya lembaga yang menjadi *bridging* antara Polri dan lembaga eksekutif. Keempat, konflik kepentingan dalam tata kelola kebijakan di tubuh Polri yang menyebabkan maraknya korupsi dan kolusi (KKN). Dengan menggunakan pendekatan akademis, buku ini menggali argumen-argumen dari tataran ketatanegaraan, politik, dan sejarah. Penulis mempertahankan posisi berpikir yang asli, bukan hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis. Buku ini menjadi rujukan penting dalam diskusi terkait reformasi dan reformasi internal Polri, terutama dalam konteks dinamika politik dan kelembagaan saat ini.
Sinopsis ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam dan kritis posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Penulis mengeksplorasi posisi ini sebagai taruhan bagi independensi Polri, khususnya dalam era kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian. Buku ini berupaya menjawab pertanyaan tentang sejauh mana kewenangan Polri dapat dipertahankan dalam struktur pemerintahan yang kini mengharuskan Polri berada di bawah presiden. Penulis menguraikan empat masalah utama yang menjadi sumber kontroversi terkait posisi Polri di bawah presiden. Pertama, kesetaraan Polri dengan TNI dalam struktur pemerintahan. Kedua, ketergantungan Polri pada lembaga eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, perlunya lembaga yang menjadi *bridging* antara Polri dan lembaga eksekutif. Keempat, konflik kepentingan dalam tata kelola kebijakan di tubuh Polri yang menyebabkan maraknya korupsi dan kolusi (KKN). Dengan menggunakan pendekatan akademis, buku ini menggali argumen-argumen dari tataran ketatanegaraan, politik, dan sejarah. Penulis mempertahankan posisi berpikir yang asli, bukan hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis. Buku ini menjadi rujukan penting dalam diskusi terkait reformasi dan reformasi internal Polri, terutama dalam konteks dinamika politik dan kelembagaan saat ini.
Detail Buku
| Jumlah Halaman | 160 |
|---|---|
| Kategori | Hukum |
| Penerbit | Intrans Publishing |
| Tahun Terbit | 2017 |
| ISBN | 978-602-6293-23-7 |
| eISBN |