Deskripsi Buku
Otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan pemerintahaan yang terjadi pascakejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998 tidak bisa dilepaskan dari konsep mengenai kekuasaan negara yang pernah ada dalam sejarah Indonesia modern Konsep otonomi daerah yang diatur melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebuah konseo negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa founding fathers untuk menyatukan wilayah teritorial Indonesia dari Sabang dari MeraukeOtonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan pemerintahaan yang terjadi pascakejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998 tidak bisa dilepaskan dari konsep mengenai kekuasaan negara yang pernah ada dalam sejarah Indonesia modern Konsep otonomi daerah yang diatur melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 ...tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebuah konseo negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa founding fathers untuk menyatukan wilayah teritorial Indonesia dari Sabang dari Merauke
