PERUMUSAN KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF. Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dr. Septa Candra, S.H., M.H.

Sinopsis

Kebijakan hukum pidana dalam perundang undangan pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana Hal ini bukan hanya dalam tataran teoretis tetapi lebih jauh lagi dalam praktik peradilan pidana Persoalan ini merupakan masalah kebijakan hukum pidana ketika merumuskan ketentuan pidana dalam perundang undangan administratif di bidang lingkungan hidup terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi Dikatakan demikian sebab perumusan ketentuan pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: