PERUMUSAN KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF. Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dr. Septa Candra, S.H., M.H.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang perumusan ketentuan pidana dalam hukum pidana administratif, khususnya dalam konteks lingkungan hidup. Penulis, Dr. Septa Candra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun, meskipun demikian, masih terdapat berbagai persoalan dalam penerapan hukum pidana terhadap korporasi, terutama dalam konteks hukum lingkungan hidup. Penulis menyoroti bahwa proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup sangat kompleks, karena melibatkan masalah teknis pengelolaan lingkungan yang memerlukan penjelasan dari ahli lingkungan, bukan hanya ahli hukum. Selain itu, penegakan hukum dalam perkara lingkungan hidup sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian di pengadilan, karena keterlibatan norma hukum yang tidak selalu jelas dan teknis. Dalam buku ini, penulis juga mengulas perumusan ketentuan pidana dalam undang-undang administratif, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Penulis menekankan bahwa perumusan ketentuan pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis dalam penegakan hukum secara abstrak, sementara tahap-tahap berikutnya memerlukan kerja sama yang lebih intensif antara pihak-pihak terkait. Selain itu, buku ini juga menyajikan kutipan dari Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk dalam penggunaan secara komersial tanpa izin. Penulis menyoroti bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana administratif harus diperumum agar dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pembajakan, yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup. Secara keseluruhan, buku ini memberikan telaah kritis terhadap perumusan ketentuan pidana dalam hukum administratif, khususnya dalam bidang lingkungan hidup, serta mengeksplorasi implikasi-implikasi dari kebijakan hukum tersebut dalam praktik peradilan pidana. Buku ini menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati lingkungan yang ingin memahami dinamika hukum pidana dalam konteks korporasi dan lingkungan hidup.
Sinopsis ebook
Kebijakan hukum pidana dalam perundang undangan pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana Hal ini bukan hanya dalam tataran teoretis tetapi lebih jauh lagi dalam praktik peradilan pidana Persoalan ini merupakan masalah kebijakan hukum pidana ketika merumuskan ketentuan pidana dalam perundang undangan administratif di bidang lingkungan hidup terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi Dikatakan demikian sebab perumusan ketentuan pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum