Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum

Erma Rusdiana

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum, dengan fokus pada konsep teori hukum pidana yang relevan dalam konteks korupsi politik. Penulis menjelaskan berbagai teori mengenai badan hukum, termasuk teori fiks, teori organ, teori kekayaan bersama, dan teori kekayaan bertujuan, serta teori-teori kenyataan yuridis yang menjadi dasar pemahaman terhadap sifat dan fungsi badan hukum. Selanjutnya, buku ini juga mengupas konsep dan teori korupsi politik, serta mengeksplorasi berbagai teori pertanggungjawaban pidana, seperti teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti, dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang. Dalam konteks ini, buku ini meninjau kemungkinan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum, termasuk tantangan hukum dan normatif yang muncul dalam penerapannya. Buku ini juga membahas pengertian dan sistem kepartaian, serta konsep badan hukum dan korporasi sebagai dasar pemahaman terhadap peran partai politik dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menyajikan informasi yang relevan dan terstruktur untuk memudahkan pembaca memahami kompleksitas hukum pidana dalam konteks partai politik sebagai badan hukum. Dengan pendekatan akademis yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kepartaian.

Sinopsis ebook

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi Partai politik merupakan alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan kepentingannya Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan partai politik sangat lah penting untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dalam suatu negara Sejak reformasi Partai Politik untuk selanjutnya disingkat parpol memiliki peran strategis Parpol adalah sumber rekrutmen utama pejabat publik dari tingkat Presiden Gubernur Bupati dan turut berpengaruh pada pemilihan Panglima TNI Kapolri Duta Besar Hakim Agung dan pejabat negara lainnya Selain itu melalui wakilnya di DPR dan DPRD Parpol turut pula mempengaruhi lahirnya kebijakan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak Namun patut disayangkan makin krusialnya kewenangan parpol melalui kadernya di DPR dalam menentukan pejabat dan mempengaruhi kebijakan publik menjadi faktor pendorong terjadi Legislative Heavy Selain itu besarnya peran parpol dalam pemerintahan sampai saat ini tidak diikuti dengan instrumen hukum yang memadai untuk mencegah korupsi politik yang melibatkan partai

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: