Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum
Erma Rusdiana
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi Partai politik merupakan alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan kepentingannya Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan partai politik sangat lah penting untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dalam suatu negara Sejak reformasi Partai Politik untuk selanjutnya disingkat parpol memiliki peran strategis Parpol adalah sumber rekrutmen utama pejabat publik dari tingkat Presiden Gubernur Bupati dan turut berpengaruh pada pemilihan Panglima TNI Kapolri Duta Besar Hakim Agung dan pejabat negara lainnya Selain itu melalui wakilnya di DPR dan DPRD Parpol turut pula mempengaruhi lahirnya kebijakan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak Namun patut disayangkan makin krusialnya kewenangan parpol melalui kadernya di DPR dalam menentukan pejabat dan mempengaruhi kebijakan publik menjadi faktor pendorong terjadi Legislative Heavy Selain itu besarnya peran parpol dalam pemerintahan sampai saat ini tidak diikuti dengan instrumen hukum yang memadai untuk mencegah korupsi politik yang melibatkan partaiSistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi Partai politik merupakan alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan kepentingannya Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan partai politik sangat lah penting untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dalam suatu negara Sejak reformasi Partai Politik untuk selanjutnya disingkat parpol memiliki peran strategis Parpol ...adalah sumber rekrutmen utama pejabat publik dari tingkat Presiden Gubernur Bupati dan turut berpengaruh pada pemilihan Panglima TNI Kapolri Duta Besar Hakim Agung dan pejabat negara lainnya Selain itu melalui wakilnya di DPR dan DPRD Parpol turut pula mempengaruhi lahirnya kebijakan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak Namun patut disayangkan makin krusialnya kewenangan parpol melalui kadernya di DPR dalam menentukan pejabat dan mempengaruhi kebijakan publik menjadi faktor pendorong terjadi Legislative Heavy Selain itu besarnya peran parpol dalam pemerintahan sampai saat ini tidak diikuti dengan instrumen hukum yang memadai untuk mencegah korupsi politik yang melibatkan partai
