Sinopsis Buku: Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang mengupas tuntas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan di berbagai tingkatan, yaitu pusat, daerah, dan desa. Penulis, Rahmad Daulay, S.T., seorang anggota DPR RI dengan latar belakang sarjana teknik dan pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa serta pembinaan jasa konstruksi, memberikan analisis yang kritis namun membangun, sekaligus menawarkan solusi praktis untuk mengatasi berbagai penyimpangan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem birokrasi. Dalam buku ini, penulis juga menyampaikan pandangan tentang reformasi birokrasi sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien, sejalan dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan *good and clean government*. Penulis menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara politik dan birokrasi, serta memandang bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menjadi agenda eksekutif, tetapi juga menjadi cita-cita legislatif melalui produk hukum yang telah dibuat. Selain itu, buku ini juga menyentuh aspek hukum terkait hak cipta, khususnya dalam konteks penggunaan karya cipta secara komersial dan non-komersial. Penulis menjelaskan sanksi-sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran hak cipta, serta batasan-batasan perlindungan hak cipta dalam berbagai kegiatan seperti penelitian, pengajaran, dan pendidikan. Buku ini menjadi panduan praktis bagi para birokrat, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa, dalam menerapkan reformasi birokrasi secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang aplikatif dan empiris, buku ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi pengembangan suasana intelektual dalam birokrasi, sekaligus menjadi bahan referensi bagi pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.
Badai reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan terutama di bidang politik dan birokrasi Reformasi politik membawa jargon keterbukaan dan kedaulatan rakyat yang ditandai dengan proses pemilihan kepemimpinan dan wakil rakyat berganti dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat Birokrasi pemerintahan yang selama ini terpusat menjadi otonomi daerah Belakangan muncul sistem otonomi desa yang biasa dikenal dengan pemerintahan desa Di bidang penegakan hukum lahir Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasa kita kenal dengan KPK Kendala utama reformasi di segala bidang adalah masih kuatnya akar kekuatan anti reformasi di bidang politik dan pemerintahan Runtuhnya rezim Soeharto tidak diikuti dengan pergantian total kepemimpinan di lini bawahnya Kaum reformis tidak sepenuhnya mengambil alih kepemimpinan institusi politik dan birokrasi Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan anti reformasi untuk mengonsolidasikan dirinya dan mengimbangi kekuatan kaum reformis Akibatnya terjadi tarik menarik kepentingan dalam menjalankan agenda reformasi Sistem dan regulasi yang dibangun dengan mudah dibelokkan ke arah yang tidak sejalan dengan semangat reformasi Buku ini hadir sebagai koreksi atas kontradiksi arah reformasi birokrasi dan praktik pelayanan masyarakat Kritik dan koreksi yang diberikan bersentuhan langsung dengan regulasi dan penerapannya Dengan analisis yang sangat tajam dan praktis melahirkan solusi solusi kreatif dan inovatif untuk perbaikan sistem birokrasi dan penerapan regulasi Dalam beberapa hal terkesan nakal tetapi apabila dipikirkan secara mendalam justru menjadi solusi alternatif yang sangat efektif dan efisien dalam meluruskan kembali arah reformasi birokrasi yang selama ini hanyut dalam politisasi Buku ini akan sangat membantu para birokrat yang sekarang mengendalikan roda pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik baik di pemerintahan pusat pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa
Jumlah Halaman | 143 |
---|---|
Kategori | Sosial |
Penerbit | Deepublish |
Tahun Terbit | 2021 |
ISBN | - |
eISBN | 978-623-02-2310-5 |