Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Deskripsi Buku

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan Makro Perencanaan Pembangunan Sektoral atau Renstra Rencana Strategis Kementerian Lembaga Perencanaan Pembangunan Wilayah Regional dan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perencanaan Pembangunan Mikro merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan yang tidak terpisahkan dan harus terintegrasi dan terdesentralisasi Di samping itu perencanaan pembangunan nasional juga merupakan urusan yang bersifat konkuren concurrent yaitu urusan bersama antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota Dengan kata lain pembangunan direncanakan dibiayai dan dilaksanakan oleh ketiga level pemerintahan tersebut Pembangunan pertanian sektoral harus bersifat integratif dengan sektor lain dan sejalan dengan otonomi daerah sehingga pembangunan kawasan atau klaster pertanian berbasis korporasi harus ditonjolkan Program pusat Kementerian Pertanian harus selalu disesuaikan dengan orientasi pembangunan pertanian di daerah Otonomi daerah yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan di lapangan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian di daerah Tanpa adanya keserasian dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah program pembangunan pertanian berpotensi tidak mencapai tujuan atau pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan Perencanaan pembangunan daerah semestinya memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional Pendekatan sektoral saja tidak mampu melihat adanya tumpang tindih dalam penggunaan lahan ruang spasial kegiatan dan anggaran serta bisa mengganggu kelestarian lingkungan Pendekatan regional saja juga tidak cukup karena analisisnya akan bersifat makro wilayah makroregional sehingga tidak cukup detail membahas sektor per sektor apalagi komoditi per komoditi Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan perencanaan partisipatif masukan dari masyarakat berdasarkan analisis dan pertimbangan potensi sumber daya di wilayah Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan Makro Perencanaan Pembangunan Sektoral atau Renstra Rencana Strategis Kementerian Lembaga Perencanaan Pembangunan Wilayah Regional dan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perencanaan Pembangunan Mikro merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan yang tidak terpisahkan dan harus terintegrasi dan terdesentralisasi Di samping itu perencanaan pembangunan nasional juga merupakan urusan ...yang bersifat konkuren concurrent yaitu urusan bersama antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota Dengan kata lain pembangunan direncanakan dibiayai dan dilaksanakan oleh ketiga level pemerintahan tersebut Pembangunan pertanian sektoral harus bersifat integratif dengan sektor lain dan sejalan dengan otonomi daerah sehingga pembangunan kawasan atau klaster pertanian berbasis korporasi harus ditonjolkan Program pusat Kementerian Pertanian harus selalu disesuaikan dengan orientasi pembangunan pertanian di daerah Otonomi daerah yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan di lapangan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian di daerah Tanpa adanya keserasian dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah program pembangunan pertanian berpotensi tidak mencapai tujuan atau pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan Perencanaan pembangunan daerah semestinya memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional Pendekatan sektoral saja tidak mampu melihat adanya tumpang tindih dalam penggunaan lahan ruang spasial kegiatan dan anggaran serta bisa mengganggu kelestarian lingkungan Pendekatan regional saja juga tidak cukup karena analisisnya akan bersifat makro wilayah makroregional sehingga tidak cukup detail membahas sektor per sektor apalagi komoditi per komoditi Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan perencanaan partisipatif masukan dari masyarakat berdasarkan analisis dan pertimbangan potensi sumber daya di wilayah

Style

Detail Buku