Sinopsis Buku: Buku ini merupakan modul/bahan ajar dalam Program Paket A Setara SD/MI, yang ditujukan untuk siswa kelas IV. Buku ini membahas topik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan fokus pada struktur dan peran pemerintahan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur tentang sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk peran dan fungsi pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, serta provinsi dalam pembangunan nasional. Dalam bab pertama, buku ini menjelaskan tentang pemerintahan desa, mulai dari definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, hingga peran dan struktur pemerintahan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Buku ini juga menyebutkan bahwa desa bukanlah bawahan kecamatan, dan memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Selanjutnya, bab kedua membahas tentang pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengambilan keputusan dan struktur pemerintahan daerah. Buku ini juga menjelaskan perbedaan antara pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi sebagai bagian dari sistem otonomi daerah. Keseluruhan isi buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan Indonesia, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan negara. Buku ini sangat relevan bagi siswa kelas IV yang ingin memahami tata kelola pemerintahan di Indonesia secara sederhana namun komprehensif.
Sinopsis Buku: Buku ini merupakan modul/bahan ajar dalam Program Paket A Setara SD/MI, yang ditujukan untuk siswa kelas IV. Buku ini membahas topik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan fokus pada struktur dan peran pemerintahan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur tentang sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk peran dan fungsi pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, serta provinsi dalam pembangunan nasional. Dalam bab pertama, buku ini menjelaskan tentang pemerintahan desa, mulai dari definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, hingga peran dan struktur pemerintahan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Buku ini juga menyebutkan bahwa desa bukanlah bawahan kecamatan, dan memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Selanjutnya, bab kedua membahas tentang pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengambilan keputusan dan struktur pemerintahan daerah. Buku ini juga menjelaskan perbedaan antara pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi sebagai bagian dari sistem otonomi daerah. Keseluruhan isi buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan Indonesia, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan negara. Buku ini sangat relevan bagi siswa kelas IV yang ingin memahami tata kelola pemerintahan di Indonesia secara sederhana namun komprehensif.
Jumlah Halaman | 60 |
---|---|
Kategori | Pendidikan |
Penerbit | Tirtamedia |
Tahun Terbit | 2017 |
ISBN | 979-18924-3-8 |
eISBN | 978-623-286-112-1 |