Penahanan Prapersidangan di Indonesia : Pre-Trial Detention in Indonesia
Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.; Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti Oleh karena itu upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana Namun di lain sisi penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih harus diang gap tidak bersalah Untuk itu keberadaan fungsi kontrol dibutuhkan guna mencegah timbulnya kesewenang wenangan dalam penggunaan penahanan prapersidangan Buku ini memiliki beberapa materi 1 Pengetahuan dasar penahanan prapersidangan 2 Upaya menghindari kesewenang wenangan dalam penahanan prapersidangan 3 Penahanan prapersidangan di berbagai negara 4 Mekanisme pengawasan terhadap penahanan prapersidangan di Indonesia 5 Perpanjangan penahanan sebagai fungsi kontrol pena hanan prapersidangan 6 Penahanan dalam proses ekstradisi dan 7 Pembaruan hukum acara pidana mewujudkan sistem peradilan pidana berlandaskan Pancasila Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti Oleh karena itu upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana Namun di lain sisi penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum ...masih harus diang gap tidak bersalah Untuk itu keberadaan fungsi kontrol dibutuhkan guna mencegah timbulnya kesewenang wenangan dalam penggunaan penahanan prapersidangan Buku ini memiliki beberapa materi 1 Pengetahuan dasar penahanan prapersidangan 2 Upaya menghindari kesewenang wenangan dalam penahanan prapersidangan 3 Penahanan prapersidangan di berbagai negara 4 Mekanisme pengawasan terhadap penahanan prapersidangan di Indonesia 5 Perpanjangan penahanan sebagai fungsi kontrol pena hanan prapersidangan 6 Penahanan dalam proses ekstradisi dan 7 Pembaruan hukum acara pidana mewujudkan sistem peradilan pidana berlandaskan Pancasila
