Pembaruan kewenangan KPK dalam prospektif pemberantasan korupsi yang lebih berkepastian hukum
Dr. I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Karena buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan maka baik format penulisan maupun isinya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya Dalam buku ini dideskripsikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi Sebelumnya sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi Deskripsi ini dimulai dari proses penyusunan hingga pengesahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Kemudian diulas pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan KPK juga koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan Oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK difungsikan sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi trigger mechanism dan untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada yang dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan penyidikan dan penuntutan superbody yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau kejaksaan Dalam kaitan inilah muncul persoalan persoalan 1 tumpang tindih kewenangan KPK disatu pihak dan kepolisian serta kejaksaan di lain pihak 2 koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang undang Karena buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan maka baik format penulisan maupun isinya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya Dalam buku ini dideskripsikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi Sebelumnya sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi Deskripsi ini dimulai ...dari proses penyusunan hingga pengesahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Kemudian diulas pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan KPK juga koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan Oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK difungsikan sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi trigger mechanism dan untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada yang dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan penyidikan dan penuntutan superbody yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau kejaksaan Dalam kaitan inilah muncul persoalan persoalan 1 tumpang tindih kewenangan KPK disatu pihak dan kepolisian serta kejaksaan di lain pihak 2 koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang undang
