Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998 Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintah dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi Tentu saja melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini diharapkan proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumberdaya dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada Salah satu permasalahan yang dihadapi terkait belum optimalnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas para perencana pembangunan daerah baik dari segi jumlah maupun dari segi profesionalisme Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakefisienan ketidakefektifan dan ketidakoptimalan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia bagi pembangunan daerah Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah buku ini diharapkan dapat memberikan rujukan yang bermanfaat terkait dengan berbagai metode kuantitatif yang kerap digunakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah Buku ini membahas penggunaan berbagai metode kuantitatif antara lain dari yang paling sederhana Location Quotient Shift Share Analysis dan Incremental Capital Output Ratio hingga yang lebih rumit Analisis Input Output Social Accounting Matrix Regresi sederhana dan Regresi lanjutan lain dari yang paling sederhana Location Quotient Shift Share Analysis dan Incremental Capital Output Ratio hingga yang lebih rumit Analisis Input Output Social Accounting Matrix Regresi sederhana dan Regresi lanjutan Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998 Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintah dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi ...Tentu saja melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini diharapkan proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumberdaya dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada Salah satu permasalahan yang dihadapi terkait belum optimalnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas para perencana pembangunan daerah baik dari segi jumlah maupun dari segi profesionalisme Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakefisienan ketidakefektifan dan ketidakoptimalan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia bagi pembangunan daerah Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah buku ini diharapkan dapat memberikan rujukan yang bermanfaat terkait dengan berbagai metode kuantitatif yang kerap digunakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah Buku ini membahas penggunaan berbagai metode kuantitatif antara lain dari yang paling sederhana Location Quotient Shift Share Analysis dan Incremental Capital Output Ratio hingga yang lebih rumit Analisis Input Output Social Accounting Matrix Regresi sederhana dan Regresi lanjutan lain dari yang paling sederhana Location Quotient Shift Share Analysis dan Incremental Capital Output Ratio hingga yang lebih rumit Analisis Input Output Social Accounting Matrix Regresi sederhana dan Regresi lanjutan