Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan

Muhlis Hafel

Sinopsis ebook

Kedaulatan sovereignty dan hak berdaulat sovereignty right negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan pengawasan perlindungan dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut Hingga saat ini kurang lebih 35 peraturan perundang undangan berkaitan dengan bidang maritim telah ditetapkan pemerintah dan masing masing memiliki keterkaitan dengan sektor kelautan Orientasi peraturan perundang undangan tersebut tampaknya tumpang tindih bersifat parsial dan lebih banyak mementingkan ego instansi sektoral Lembaga pelaksana peraturan perundang undangan tersebut antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Perhubungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Departemen Lembaga Teknis terkait termasuk Bappenas Dewan Kelautan Indonesia LIPI BPPT Perguruan Tinggi Bakorkamla TNI AL Direktorat Polisi Perairan Ditpolair Bea Cukai Pabean BUMN PT PAL dan swasta Tetapi sesuai kebijakan nasional saat ini semua departemen kementerian dan lembaga teknis lain berada di bawah koordinasi Badan Koordinator Keamanan Laut Bakorkamla sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Presiden No 81 tahun 2005 tersebut Namun hingga saat ini Badan Koordinasi Keamanan Laut Bakorkamla tidak efektif dan sangat sulit melakukan tugas tugas koordinasi di lapangan

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: