MEMBANGUN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BERBASIS SYARIAH DI ACEH

Muhammad Natsir

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas upaya membangun hukum pidana lingkungan berbasis syariah di Aceh, sebagai bagian dari penerapan keistimewaan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Penulis menjelaskan bahwa hukum lingkungan merupakan bentuk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak, termasuk makhluk hidup dan alamnya. Dalam konteks Aceh, hukum lingkungan harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sehingga selaras dengan jiwa dan semangat UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh). Buku ini juga mengupas peran hukum dalam perlindungan lingkungan, khususnya dalam aspek pidana, yang dianggap masih kurang memadai dalam sistem hukum positif. Penulis menyoroti bahwa hukum pidana lingkungan di Aceh belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara mendalam, sehingga perlu dikembangkan dan diterapkan dengan lebih komprehensif. Dalam rangka itu, buku ini menawarkan konstruksi teoritis hukum pidana lingkungan yang berbasis syariah, sebagai upaya memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan keadilan sosial di Aceh. Selain itu, buku ini juga menyajikan penjelasan mengenai UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk fungsi dan sifat hak cipta, pembatasan pelindungan hak cipta, serta penjelasan terkait sanksi pidana untuk pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Penulis menekankan bahwa peraturan-peraturan ini harus diintegrasikan dalam sistem hukum Aceh, terutama dalam Qanun Aceh, sebagai bagian dari upaya membangun hukum yang lebih adil dan berakar pada nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan yuridis normatif, buku ini bertujuan untuk memperkaya khazanah hukum lingkungan hidup di Aceh, serta memberikan sumbangan dalam pengembangan hukum pidana lingkungan yang berbasis syariah, sebagai bagian dari upaya membangun Aceh yang lebih berkelanjutan dan adil.

Sinopsis ebook

Aceh merupakan daerah otonomi khusus setiap peraturan yang hendak diberlakukan di Aceh harus terlebih dahulu diqanunkan Meskipun Qanun Aceh adalah produk perundangundangan di daerah namun ia memiliki karakteristik tersendiri Qanun Aceh juga diberi kekuatan yuridis untuk mengatur materimateri muatan yang tidak dapat diatur dalam peraturan daerah pada umumnya Walaupun Qanun Aceh adalah produk peraturan perundang undangan di daerah namun dia diberi kekuatan untuk mengatur ancaman pidana melampaui apa yang biasanya diatur oleh peraturan daerah pada umumnya Kewenangan yang dimiliki Qanun Aceh untuk mengatur materi tertentu bukanlah sesuatu yang menyimpang atau keluar dari hukum nasional Ia tetap menjadi bagian hukum nasional karena kewenangan itu diberikan kepada Qanun atas perintah Undang undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 Secara yuridis keberadaan hukum hukuman yang berbentuk kebijakan baik pidana maupun perdata di Aceh cukup kuat karena memiliki landasan yuridis yaitu UUPA Tahun 2006 namun yang menjadi persoalan utama adalah konstruksi teoritis hukuman di aceh khususnya dalam Qanun pengelolaan lingkungan hidup kelihatannya sebagian kalangan menganggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagian lain berpendapat bahwa hukuman masih merujuk kepada hukuman yang diterapkan dalam hukum positif yaitu denda dan penjara tidak terjadi pembaharuan hukuman belum menderivasi asas Qanun tersebut ke dalam substansinya Metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah yuridis Normatif dengan mengkaji asas asas norma kaidah dari peraturan perundangan putusan pengadilan serta doktrin ajaran Fokus kajian buku ini adalah mengidentifikasi serta menawarkan konsep dan asas asas serta prinsip prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur lingkungan hidup di Aceh sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA sebagai bagian dari keistimewaan yang diakui oleh Pasal 18B ayat 1 UUD 1945

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: