Kontruksi pengaturan hukum pelaksanaan landreform dan penataan ruang dalam konteks pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas konstruksi pengaturan hukum dalam pelaksanaan landreform dan penataan ruang dalam konteks pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan. Penulis menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Bintan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Buku ini juga menyoroti pentingnya landreform sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam konteks FTZ, buku ini mengupas dinamika hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan tanah, khususnya di wilayah yang secara yuridis hak pengelolaannya dipegang oleh BP Batam. Penulis menyoroti beberapa faktor penghambat seperti penerapan kebijakan otonomi daerah, pengaturan pajak dan retribusi daerah, serta keterbatasan anggaran penataan ruang. Buku ini juga menyajikan saran-saran yang relevan untuk peningkatan pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Bintan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum dan tata ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sinopsis ebook

Secara inspiratif dan aktual Penulis buku ini membahas tentang pengaturan hukum positif mengenai pelaksanaan landreform di Kabupaten Bintan dan pelaksanaannya yang merujuk kepada peraturan dasar mengenai landreform yaitu Undang undang Prp Nomor 56 Tahun 1960 peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan beberapa peraturan teknis lainnya yang bersifat praktis operasional hanya saja dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pengaturan hukum tentang landreform sebagaimana dimaksud sudah banyak substansinya tidak sesuai lagi dengan keadaan secara empiris di lapangan dan pengaturan tentang landreform saat ini banyak diganjal atau dipasung oleh peraturan perundang undangan lainnya Buku ini lebih lanjut menyajikan saran untuk menemukan solusi yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan landreform di Kabupaten Bintan dimaksud yaitu Disarankan kepada pemerintah dalam hal ini presiden bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI untuk segera melakukan inventarisasi segala bentuk peraturan perundang undangan yang selama ini menghalangi Bakat mendiskreditkan dan atau memandulkan pelaksanaan landreform di lapangan

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: