Kewenangan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Militer: Tinjauan Historis, Yuridis dan Implementasinya
Dr. Salidin, S.H., M.Hum.Ebook
Sinopsis ebook
Keberadaan peradilan militer sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap prajurit TNI Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah dirasakan perlunya peradilan militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari peradilan umum Dalam sistem peradilan militer di Indonesia di samping hukum materiil menggunakan hukum formil yaitu Hukum Acara Pidana Militer Hapmil dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Buku ini memaparkan tentang lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer kelemahan kelemahan penegakan hukum dalam sistem peradilan militer serta gagasan rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer
Tags:
HukumFormil HukumMiliter HukumPidanaMiliter KewenanganPenyidikan PeradilanMiliter SanksiPidaMiliter TNI UndangUndang31Tahun1997
Keywords:
hukum acara pidana militer hukum formil kewenangan penyidikan pemeliharaan hukum peradilan militer sanksi pidana militer tugas pokok TNI UndangUndang No 31 Tahun 1997
Detail Buku
| Jumlah Halaman | 213 |
|---|---|
| Kategori | Baru |
| Penerbit | Damera Press |
| Tahun Terbit | 2024 |
| ISBN | 978-623-8468-34-8 |
| eISBN | noeisbn |