6 2 6 3 6 4 6 5 KEDUDUKAN DAN STRATIFIKASI DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA 137 LANDASAN DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA 139 DOKTRIN TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI 148 DOKTRIN TNI AL EKA SASANA JAYA 159 BAB 7 KEBIJAKAN MILITER TNI 166 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 SEJARAH KEBIJAKAN MILITER TNI 166 PEMENUHAN MEF ALUTSISTA DALAM PERTAHANAN INDONESIA 187 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 2024 191 KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN 196 KONTROL SIPIL DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN 201 BAB 8 KEBIJAKAN KEUANGAN TNI 206 8 1 8 2 8 3 DASAR HUKUM KEBIJAKAN KEUANGAN TNI AL 206 TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 218 SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN 233 BAB 9 KEBIJAKAN PENGAMANAN TNI 240 9 1 9 2 9 3 DASAR HUKUM KEBIJAKAN PENGAMANAN TNI AL 240 PERAN TNI AL DALAM PENGAMANAN PULAU TERLUAR RI 250 PANDANGAN TNI AL TERHADAP PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN 251 BAB 10 KEBIJAKAN PEMBINAAN PERSONEL TNI AL 267 10 1 DASAR HUKUM 267 10 2 PEMBINAAN PERSONEL TNI 269 Kebijakan Pertahanan Laut ix6 2 6 3 6 4 6 5 KEDUDUKAN DAN STRATIFIKASI DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA 137 LANDASAN DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA 139 DOKTRIN TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI 148 DOKTRIN TNI AL EKA SASANA ...JAYA 159 BAB 7 KEBIJAKAN MILITER TNI 166 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 SEJARAH KEBIJAKAN MILITER TNI 166 PEMENUHAN MEF ALUTSISTA DALAM PERTAHANAN INDONESIA 187 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 2024 191 KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN 196 KONTROL SIPIL DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN 201 BAB 8 KEBIJAKAN KEUANGAN TNI 206 8 1 8 2 8 3 DASAR HUKUM KEBIJAKAN KEUANGAN TNI AL 206 TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 218 SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN 233 BAB 9 KEBIJAKAN PENGAMANAN TNI 240 9 1 9 2 9 3 DASAR HUKUM KEBIJAKAN PENGAMANAN TNI AL 240 PERAN TNI AL DALAM PENGAMANAN PULAU TERLUAR RI 250 PANDANGAN TNI AL TERHADAP PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN 251 BAB 10 KEBIJAKAN PEMBINAAN PERSONEL TNI AL 267 10 1 DASAR HUKUM 267 10 2 PEMBINAAN PERSONEL TNI 269 Kebijakan Pertahanan Laut ix