Kebijakan Eksekusi sistem pertangungjawaban pidana korporasi : dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia
Dr. Kristian, S.H., M.Hum.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia. Dalam buku ini, dibahas konsep tindak pidana korporasi, yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya. Tindak pidana ini sering kali berkedok aktivitas ekonomi yang sah, namun pada kenyataannya mengandung kecurangan, penyesatan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya seperti korupsi, pencucian uang, penipuan, serta pelanggaran hukum lingkungan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam konteks hukum pidana, serta tahapan fungsionalisasi kebijakan hukum pidana untuk menangani tindak pidana korporasi. Dalam bagian utama, buku ini menyajikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, termasuk beberapa putusan pengadilan yang relevan, seperti: - Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. - Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3628/Pid.B/2011/PN.Sby. - Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 410/Pid.B/2012/PN.Bwi. Buku ini juga menyoroti tantangan dan kebijakan eksekusi dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengusulkan gagasan-gagasan untuk pengembangan kebijakan di masa depan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi secara efektif di Indonesia. Buku ini menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait dalam memahami dan menghadapi kompleksitas tindak pidana korporasi di era modern.
Sinopsis ebook
Negara seharusnya mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana Penal sarana hukum pidana dan sarana Nonpenal sarana di luar hukum pidana Apabila sarana Penal yang ditempuh maka salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana adalah tahap eksekusi kebijakan eksekusi sebagai pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana Tahap eksekusi ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi Buku ini yang berada di tangan pembaca membahas mengenai beberapa hal berikut ini Suatu Pengantar Mengenai Tindak Pidana Korporasi Sekelumit Mengenai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Sarana Hukum Pidana Penal Policy Tahap Tahap Fungsionalisasi Kebijakan Hukum Pidana Kekuasaan Kehakiman Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pokok Pokok Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia 16 Putusan Pengadilan pada 12 Kasus Konkret Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Masa yang Akan Datang dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Suatu Gagasan Singkat
Detail Buku
| Jumlah Halaman | 252 |
|---|---|
| Kategori | Hukum |
| Penerbit | Sinar Grafika |
| Tahun Terbit | 2018 |
| ISBN | 978-979-007-838-3 |
| eISBN |