Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Otti Ilham Khair

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam mengenai kebijakan dan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur mengenai berbagai aspek pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari cara pengadaan, pelaksanaan, hingga tata cara pelaksanaan pada e-purchasing dan tender. Selain itu, buku ini juga menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan sanksi yang diterapkan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Buku ini dilengkapi dengan berbagai bagian yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam, seperti studi kasus dan rancangan pelaksanaan. Penulis memberikan penjelasan yang komprehensif dan terarah, sehingga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku usaha, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkini mengenai regulasi pengadaan barang/jasa di Indonesia. Dengan penyusunan yang terstruktur dan jelas, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dalam menjalankan tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Sinopsis ebook

Sebagai upaya salah satu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pemerintah melakukan pengadaan barang jasa melalui perikatan antara unsur pemerintah selaku pengguna anggaran dan penyedia barang jasa Pengadaan barang jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna anggaran untuk mendapatkan dan mewujudkan barang jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga waktu dan kesepakatan lainnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah memiliki kebijakan dan sanksi yang berlaku bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan Terdapat tiga pembahasan yang ada dibuku ini yaitu 1 Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hukum 2 Melakukan koreksi terhadap norma norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif dan 3 Mengorganisasikan norma norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komperhensif

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: