Kebijakan Baru Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Hendra Wahanu Prabandani, S.H., M.H., LL.M.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam dan sistematis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan kebijakan baru yang menggantikan Pepres Nomor 54 Tahun 2010. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur tentang anatomi Perpres No. 16 Tahun 2018, termasuk amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengaturan, istilah, dan definisi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam buku ini, dibahas berbagai aspek penting seperti tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola, penunjukan berulang, metode penawaran berulang (E-Reverse Auction), pengecualian, penelitian, e-marketplace, serta layanan penyelesaian sengketa. Selain itu, buku ini juga menjelaskan perubahan istilah yang signifikan, seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), tender, kelompok kerja pemilihan, harga terendah, dan dokumen pemilihan. Buku ini juga menyajikan aspek hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk sanksi pelanggaran berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai bagian dari upaya untuk menghindari permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan. Buku ini sangat penting bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, serta para pelaku usaha yang ingin memahami dan memenuhi persyaratan dalam berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Dengan penyajian yang terstruktur dan informatif, buku ini menjadi panduan yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan Perpres No. 16 Tahun 2018 secara efektif dan sesuai dengan hukum.
Sinopsis ebook
Pada 22 Maret 2018 Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang Jasa sebagai pengganti dari Perpres No 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya Dengan panjangnya sejarah peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah sejak 2003 periode transisi pada saat terjadi perubahan atau penggantian peraturan tentang pengadaan barang jasa menjadi sangat krusial Dengan besarnya porsi APBN yang akan dibelanjakan menggunakan proses pengadaan barang jasa dan meningkatnya perkara hukum yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah menyebabkan para pelaku pekerjaan perlu mencermati kembali berbagai kebijakan baru dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Buku ini mejabarkan secara detail lebih dari 40 kebijakan baru pengadaan barang jasa yang terdiri dari pengaturan baru perubahan istilah perubahan definisi dan perubahan pengaturan dalam Perpres No 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Selain itu buku ini juga menjelaskan mengenai pergeseran pemahaman aspek hukum pengadaan barang jasa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI serta memberikan tips menghindari berbagai risiko hukum pengadaan barang jasa sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan Buku ini memberikan pemahaman arti penting pengadaan barang jasa pemerintah yang kredibel sehingga pelaku pengadaan dengan membaca buku ini mendapatkan ulasan secara aturan dan praktik yang bisa menjaga dan aman dari risiko hukum sehingga bisa mendapatkan barang jasa sesuai prinsip etika dan tujuan pengadaan barang jasa