Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.Deskripsi ebook
Sinopsis: Buku ini membahas berbagai delik-delik yang berada di luar KUHP (Kode Etik Hukum Pidana), khususnya dalam konteks hukum pidana khusus. Buku ini memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP, namun memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan. Buku ini juga menyajikan penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk pidana penjara dan denda yang berlaku untuk pelanggaran hak ekonomi pencipta. Dalam konteks hukum pidana khusus, buku ini memberikan wawasan yang esensial bagi para akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa yang ingin memahami berbagai tindak pidana yang diatur dalam hukum khusus. Buku ini juga menjelaskan bagaimana hukum pidana khusus berperan dalam memperkuat perlindungan hak-hak intelektual dan melindungi kreativitas dalam masyarakat. Dengan struktur yang jelas dan penjelasan yang komprehensif, buku ini menjadi referensi yang relevan dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin memperdalam pemahaman tentang hukum pidana khusus.
Sinopsis ebook
Kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab undang undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan Dalam konteks Indonesia kodifikasi dan unifikasi hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Perkembangan masyarakat tersebut tentu dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan aturan hukum yang baru pula Harapan akan terbentuknya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana yang merupakan karya bangsa Indonesia telah berlangsung cukup lama Telah berganti Presiden beberapa kali dan telah diangkat puluhan orang menjadi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum akan tetapi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR tetap saja belum mampu menghasilkan satu kodifikasi hukum pidana meskipun saat ini draf Rancangan KUHP telah dilimpahkan ke DPR