HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (Daerah Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara)

Eza Helyatha Begouvic; dkk

Deskripsi ebook

Sinopsis Singkat: Buku "Hukum Pemekaran Wilayah dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara)" oleh Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra menggali aspek hukum pemekaran daerah melalui kajian terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Penulis memulai dengan menjelaskan pembentukan DPD RI melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 Tahun 2001, yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan dan mendukung ikatan antar daerah. Buku ini juga membahas fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pengawasan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Penulis kemudian menganalisis proses pemekaran Kabupaten Musirawas Utara menjadi Musirawas Utara sebagai contoh kajian praktis. Untuk memahami efektivitas pemekaran, buku ini meninjau berbagai faktor yang mempengaruhinya dan menggali aspek hukum serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tentang hukum pemekaran daerah, tetapi juga menyajikan kajian praktek yang mendalam dengan fokus pada kasus Musirawas Utara. Buku ini dirilis oleh Penerbit Adab dan berisi 139 halaman. Dengan penggambaran yang sistematis, buku ini merupakan sumber informatif bagi para peneliti, praktisi, dan mahasiswa yang tertarik dengan isu pemekaran daerah di Indonesia. --- Sinopsis singkat tersebut dirancang untuk mencerminkan isi buku tanpa menyertakan informasi eksternal atau bahan tambahan. Semoga sinopsis ini bisa membantu dalam pembuatan cover belakang buku!

Sinopsis ebook

Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik Pasal 22D ayat 3 sebagai dasar konstitusional pengawasan undang undang masih jauh dari cita cita ideal pembentukan DPD Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif Pemerintah sesungguhnya oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan check and balances antar lembaga perwakilan itu sendiri Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru DOB yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab kota antara lain Lahat Pagar alam empat Lawang Muara enim PALI Musi Rawas Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau Namun dari 6 calon DOB tersebut hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R 66 Pres 12 2013 Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya Dewan Perwakilan Daerah DPD RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan Dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali semata mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: