HUKUM KEPAILITAN:PRINSIP, NORMA, DAN PRAKTIK DI PERADILAN
Dr.M.Hadi Shubhan., SH., MH., M.SiDeskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam mengenai hukum kepailitan, termasuk prinsip-prinsip, norma-norma, serta praktik-praktik dalam peradilan. Buku ini dirancang sebagai referensi bagi mahasiswa S-1 dan S-2 yang mempelajari hukum kepailitan sebagai mata kuliah wajib atau pilihan. Dalam buku ini, penulis menyajikan kajian yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum kepailitan, baik dari segi teori maupun praktis. Salah satu keunggulan buku ini adalah kajian terhadap putusan-putusan kepailitan yang relevan, sehingga memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana hukum kepailitan diterapkan dalam praktik peradilan. Analisis tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, seperti advokat dan hakim pengadilan niaga, serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang menghadapi masalah kebangkrutan atau krisis keuangan. Buku ini juga mencakup revisi terkini mengenai peraturan-peraturan yang relevan, termasuk pembaruan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta keterkaitannya dengan peraturan horizontal seperti UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjelaskan hukum kepailitan secara teoretis, tetapi juga menggambarkan perkembangan regulasi dan praktik terkini di bidang tersebut.
Sinopsis ebook
Buku yang berjudul Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan ini berisi mengenai aspek aspek hukum kepailitan mulai dari teori hukum kepailitan pengaturan kepailitan di dalam hukum positif di Indonesia sampai pada praktik penerapannya di peradilan niaga Sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai buku teks di bidang hukum kepailitan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum kepailitan dapat pula dijadikan referensi bagi penegak hukum kepailitan seperti hakim niaga dan advokat serta sebagai pengetahuan bagi para pelaku usaha Dengan demikian diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hukum kepailitan Hal ini karena hukum kepailitan relatif baru berkembang di Indonesia setelah adanya pembaruan peraturan di bidang kepailitan dan berdirinya pengadilan niaga pada tahun 1998 Dalam buku ini terdapat pula bab tersendiri mengenai aspek hukum kepailitan perseroan terbatas Hal ini karena dalam kenyataannya kepailitan lebih banyak menimpa subjek hukum perseroan terbatas Namun demikian pengaturannya dalam Undang Undang Kepailitan tidak dibedakan antara kepailitan perorangan dan kepailitan perseroan terbatas padahal kepailitan perseroan terbatas memiliki implikasi dan konsekuensi yuridis yang lebih kompleks dibanding kepailitan subjek hukum perorangan Sehingga perlu pengkajian lebih mendalam lagi khusus mengenai kepailitan perseroan terbatas Pada waktu buku ini diproses masih berlaku Undang Undang Perseoran Terbatas yang lama yakni UU No 1 Tahun 1995 dan belum keluar UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga hal yang menyangkut perseroan terbatas masih merujuk pasalnya pada UU No 1 Tahun 1995 Namun hal ini tidak terlalu mengganggu mengingat prinsip prinsipnya masih tidak jauh berbeda