Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya
Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.HDeskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam mengenai hukum kepailitan di Indonesia, baik dari segi teori maupun praktik, serta penerapan hukumnya dalam berbagai konteks. Penulis menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan, termasuk proses pengajuan, pihak-pihak yang terlibat, serta akibat hukum dari peristiwa kepailitan. Buku ini juga mengupas aspek-aspek penting seperti kondisi insolvensi, konsekuensi hukum terhadap kreditur, dan alternatif penyelesaian masalah dalam kepailitan. Selain itu, buku ini menyajikan pembahasan mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), posisi upah buruh dalam kepailitan, serta masalah pembayaran pajak yang terutang ketika perusahaan dinyatakan pailit. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga menggambarkan implementasi praktik hukum kepailitan di Indonesia sejak awal berlakunya Undang-Undang Kepailitan hingga mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan yang berlaku saat ini. Buku ini sangat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pengacara, hakim, serta pelaku usaha baik individu maupun badan usaha, sebagai referensi untuk memahami dan mengaplikasikan hukum kepailitan dalam praktik.
Sinopsis ebook
Kajian dan pembahasan buku ini tidak hanya secara teoretis tetapi juga implementasi praktik pelaksanaannya yang dimulai dari awal berlakunya Undang Undang Kepailitan di Indonesia sampai mekanisme penyelesaian sengketanya jika diajukan permohonan pailit Pembahasan posisi masing masing kreditur dalam proses kepailitan konsekuensi keadaan insolvensi yang parah nilai utang jauh lebih besar dari harta kekayaan serta beberapa alternatif penyelesaian masalah yang penulis bahas dalam beberapa bab yang berbeda Dalam tulisan ini penulis juga membahas mengenai masalah kepailitan lintas batas negara cross border insolvency dan juga yang berkaitan dengan posisi upah buruh dalam hal perusahaan di mana buruh bekerja dinyatakan pailit dan juga masalah yang berkaitan dengan pembayaran terhadap pajak pajak yang terutang jika perusahaan dinyatakan pailit