Hukum Kepailitan Analisa Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan
Dr. Isis Ikhwansyah. S.H., M.H., CN. ; Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. ; Rani Suryani Pustikasari, S.H.
Telah di baca oleh 1 pemustaka, dengan total durasi baca 00:57:29
Deskripsi Buku
Buku ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan disamping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga Dalam suatu perkawinan biasanya suami dan istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga memaksa suami atau istri harus melakukan uangan atau kepada orang perorangan Kadang kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehingga mengakibatkan salah satu pihak suami atau istri dinyatakan pailit Dalam keadaaan tersebut terdapat tanggung jawab suami atau istri terhadap utang utang yang di buat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan menurut ketentuan undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dihubungkan dengan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanBuku ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan disamping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga Dalam suatu perkawinan biasanya suami dan istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga memaksa suami atau istri harus melakukan uangan atau kepada orang ...perorangan Kadang kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehingga mengakibatkan salah satu pihak suami atau istri dinyatakan pailit Dalam keadaaan tersebut terdapat tanggung jawab suami atau istri terhadap utang utang yang di buat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan menurut ketentuan undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dihubungkan dengan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
