Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya

Prof. Dr. H.M. Arba, S.H., M.Hum. dan Diman Ade Mulada, S.H. M.H.

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, serta peraturan pelaksanaannya. Buku ini terdiri dari enam bab yang masing-masing menjelaskan aspek-aspek penting mengenai hak tanggungan, termasuk: - Pendahuluan: Pengertian, landasan hukum, tujuan, dan sejarah pengaturan hak tanggungan. - Hak Tanggungan Atas Tanah: Konsepsi dasar, sifat, subjek dan objek, asas-asas, serta kedudukan hak tanggungan dalam perjanjian kredit. - Peringkat dan Janji dalam Hak Tanggungan: Penjelasan mengenai peringkat hak tanggungan dan janji-janji yang terkait. - Pelaksanaan Hak Tanggungan: Termasuk akta pemberian hak tanggungan, surat kuasa, kuasa substitusi, hak dan kewajiban pemberi dan pemegang hak tanggungan, serta lahir dan berakhirnya hak tanggungan. - Pendaftaran dan Pencoretan Hak Tanggungan: Proses pendaftaran, tujuan dan fungsi pendaftaran, prosedur pendaftaran, serta mekanisme pencoretan (roya) hak tanggungan. - Peralihan Hak Tanggungan: Penjelasan mengenai berbagai bentuk peralihan hak tanggungan, seperti cessie, subrogasi, pewarisan, lelang, merger, akuisisi, dan konsolidasi. - Eksekusi Hak Tanggungan: Proses pelaksanaan hak tanggungan dalam kasus debitur wanprestasi. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami secara komprehensif mengenai hak tanggungan terutama dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, serta berharap buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat dalam studi dan praktik hukum.

Sinopsis ebook

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA menentukan dalam Pasal 25 33 dan 39 yaitu Hak Milik Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan serta Pasal 51 menentukan Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut diatur dengan undangundang Filosofi pengaturan tentang Hak Tanggungan adalah karena semakin berkembangnya pembangunan di bidang perekonomian yang membutuhkan bantuan modal besar dari pihak perbankan sehingga memerlukan pengaturan lembaga jaminan hak atas tanah sebagai jaminan kredit Sehubungan dengan itu guna menciptakan ketertiban kepastian keadilan dan kemanfaatan dalam penyediaan fasilitas kredit perbankan dengan disertai jaminan kebendaan tetap maka diperlukan pengaturan yang jelas dan tersendiri yang berdasarkan hukum dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: