Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indo.
Hj. Sulaikin Lubis, S.H., M.H., et al.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam mengenai *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam di negeri ini. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai prosedur hukum yang berlaku dalam peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam buku ini, dibahas berbagai aspek penting seperti kewenangan Peradilan Agama, susunan organisasi pengadilan agama, serta peran hakim dalam penegakan hukum Islam. Terdapat pula penjelasan mengenai perkembangan regulasi terkini yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti perkara terkait surat berharga syariah negara, perbankan syariah, dan hukum acara ekonomi syariah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu, buku ini juga menyajikan informasi mengenai sanksi hukum yang berlaku dalam kasus pelanggaran hak cipta, termasuk ancaman pidana penjara dan denda yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta. Buku ini sangat relevan bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta semua pihak yang tertarik dalam memahami dan menganalisis hukum acara perdata dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya pembaruan regulasi dan perluasan kewenangan Peradilan Agama, buku ini menjadi sumber referensi yang utama dan komprehensif untuk memahami perkembangan hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia.
Sinopsis ebook
HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Dalam cetakan terbaru buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA terdapat perbaikan teknis penulisan serta penambahan isi di beberapa bab yaitu pada Bab 4 7 9 10 12 dan 13 Pada Bab 4 ditambahkan penegasan mengenai hukum formal dan hukum materiel bagi Mahkamah Syar iyah di Nanggroe Aceh Darrussalam NAD dan terdapat singgungan sedikit terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sehubungan dengan disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah Buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA membahas tentang kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana dalam UU Perbankan Syariah yang baru disahkan tersebut masih dimungkinkan pilihan penyelesaian sengketa lainnya melalui akad yang dibuat oleh para pihak Namun demikan dengan telah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2008 ini yang dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 memberikan penguatan secara materiel terhadap kompetensi Peradilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah di Tanah Air Pada Bab 7 terdapat perubahan gambar bagan Susunan Organisasi di Pengadilan Agama Sedangkan pada Bab 9 10 12 dan 13 tambahan lebih merupakan perluasan dari materi bahasan yang sudah ada