Gender dan kebijakan publik
Vera Asihna Riris Pasaribu, S.Sos., MSP.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Saat ini pembahasan kebijakan publik menjadi isu yang penting terlebih karena kebijakan publik yang seharusnya ditujukan untuk mengatasi masalah publik ternyata justru menyengsarakan publik contohnya tentang kebijakan publik yang sejatinya untuk penertiban ternyata yang terjadi justru penggusuran bahkan lahirnya beberapa kebijakan yang bias gender juga menjadi masalah di Indonesia Menurut hukum pelaksanaan kesetaraan gender wajib dilakukan karena telah tertuang dalam Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara sampai kepada Bupati ataupun Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan penyusunan pelaksanaan pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing masing Sederhananya dalam pembangunan nasional memunculkan implikasi bahwa setiap kementerian ataupun lembaga organisasi wajib memperhatikan analisa gender dalam setiap pengambilan kebijakan Saat ini pembahasan kebijakan publik menjadi isu yang penting terlebih karena kebijakan publik yang seharusnya ditujukan untuk mengatasi masalah publik ternyata justru menyengsarakan publik contohnya tentang kebijakan publik yang sejatinya untuk penertiban ternyata yang terjadi justru penggusuran bahkan lahirnya beberapa kebijakan yang bias gender juga menjadi masalah di Indonesia Menurut hukum ...pelaksanaan kesetaraan gender wajib dilakukan karena telah tertuang dalam Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara sampai kepada Bupati ataupun Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan penyusunan pelaksanaan pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing masing Sederhananya dalam pembangunan nasional memunculkan implikasi bahwa setiap kementerian ataupun lembaga organisasi wajib memperhatikan analisa gender dalam setiap pengambilan kebijakan
