Format Hukum Yang Melindungi Pemegang Hak Asas Tanah
Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.Ebook
Sinopsis
Pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan bagi kepentingan umum sepanjang sejak diundangkan menggantikan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 menimbulkan kontroversi hukum seperti pengaturan lembaga konsinyasi yang diatur dalam kopres Nomor 36 tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang undang 2 tahun 2012 Penitipan uang atau konsinyasi kepada Pengadilan Negeri tidak dicapainya kesepakatan harga sejak sebelum berlakunya Kopres Nomor 55 tahun 1993 sudah banyak terjadi Padahal dalam hal ini belum terjadi hubungan hukum yang mengikat anatar pemilik tanah dengan pemerintah atau pihak swasta
Tags: