Filosofi Pelayanan Publik
Hesti Puspitosari; dkk
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Apa jadinya jika para birokrat negara ini pun enggan mengadopsi amanah Konstitusi ke dalam kebijakan yang mereka rumuskan Konstitusi yang memberikan jaminan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi jaminan kosong tanpa instrumen kebijakan turunan yang lebih operasional Untung hal tersebut tidak terjadi dalam Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang Undang yang diketok oleh DPR RI bertepatan dengan Hari Pelayanan Publik Internasional tanggal 23 Juni 2009 betul betul meletakkan paradigma pelayanan publik sebagai pemenuhan hak bagi warga negara Muatan hak dasar ini dapat dilihat pada rujukan konsiderannya diantaranya UUD 1945 khususnya pasal pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM pasal 27 28A 28B 28D 28H 28I dan pasal 34 dan UU nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional EKOSOB Apa jadinya jika para birokrat negara ini pun enggan mengadopsi amanah Konstitusi ke dalam kebijakan yang mereka rumuskan Konstitusi yang memberikan jaminan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi jaminan kosong tanpa instrumen kebijakan turunan yang lebih operasional Untung ...hal tersebut tidak terjadi dalam Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang Undang yang diketok oleh DPR RI bertepatan dengan Hari Pelayanan Publik Internasional tanggal 23 Juni 2009 betul betul meletakkan paradigma pelayanan publik sebagai pemenuhan hak bagi warga negara Muatan hak dasar ini dapat dilihat pada rujukan konsiderannya diantaranya UUD 1945 khususnya pasal pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM pasal 27 28A 28B 28D 28H 28I dan pasal 34 dan UU nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional EKOSOB
